Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pada gubernur se-Indonesia untuk meningkatkan kesiagaan guna mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi saat dilakukan penghitungan suara dalam pilkada serentak 2015. Instruksi tersebut sudah dikirimkan melalui radiogram kepada seluruh gubernur se-Indonesia.

"Kalau perlu, siaga 1 di daerah pada saat hari penghitungan suara, atau penetapan pemenang calon dan saat keputusan Mahkamah Konstitusi, jika ada gugatan pilkada," ujar Tjahjo kepada pers, di Jakarta, Senin (21/12).

Dikatakan Tjahjo, kepala daerah perlu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), untuk mencermati dinamika yang berkembang di masyarakat.

Koordinasi dengan Satpol PP dan Polri juga perlu dilakukan untuk mengamankan objek vital yang berkaitan dengan penghitungan suara pilkada.

Mendagri mengingatkan, peristiwa kerusuhan seperti pembakaran dan pengrusakan Kantor Gubernur yang terjadi Kalimantan Utara yang dipicu ketidak puasan massa atas hasil rekapitulasi suara, tidak terulang di daerah-daerah lainnya.

"Emosi elit dan masyarakat cukup tinggi pada pilkada ini. Jangan sampai pilkada serentak yang sudah berjalan lancar tanpa konflik akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena kelengahan kita untuk koordinasi dan deteksi dini," ujar Tjahjo.