Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat tentang reformasi birokrasi di kantor Wapres, Kamis (09/07). Rapat ini bertujuan untuk mengurai masalah birokrasi di Indonesia.

"Pagi ini kita rapat tentang reformasi birokrasi, sebagai wapres saya juga baru tahu kalau ini tugas wapres," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kamis (09/07).

JK berharap birokrasi pemerintahan yang besar dapat efisien dan berinovasi. Tujuannya untuk menggerakan sistem yang efisien. Sebab masalah birokrasi adalah persoalan yang terjadi di seluruh negara.

Melalui rapat ini, pemerintah ingin membahas bagaimana agar birokrasi bisa menjadi efisien dan inovatif. Birokrasi yang efisien dan inovatif diharapkan bisa menggerakkan sistem pemerintahan dengan lebih baik.

"Kalau mempelajari, masalah ini kan masalah yang selalu kita bicarakan. Inti pokonya bagaimana birokrasi kita yang besar ini dapat efisien, dapat berinovasi, dapat bergerak untuk memajukan ini," kata JK.

Sementara, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, rapat dilakukan di kantor JK karena urusan reformasi birokrasi adalah tanggung jawab JK. "Wapres membawahi urusan ini," ujar Andi.

Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Presiden Luhut Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Selain memimpin rapat reformasi birokrasi, Wapres JK, hari ini dijadwalkan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Perindustrian dan BPKP, menerima Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, dan mengikuti buka puasa bersama penegak hukum.