Wapres Center yang dibentuk Wakil Presiden Hamzah Haz baru mengumpulkan dana Rp325 juta setelah dibentuk beberapa pekan lalu. Targetnya, hingga Desember 2004 terkumpul dana Rp100 trilun.

"Wapres Center dibentuk untuk membantu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Dana yang akan disalurkan kepada usaha kecil menengah dan koperasi berasal dari peran serta masyarakat dan pengusaha," tutur Hamzah usai menghadiri Deklarasi Pengurus Wilayah Serikat Dagang Islam Indonesia (SDII) Jabar di Bandung, kemarin.

Dia menambahkan, Wapres Center yang dibentuknya akan berkonsentrasi pada upaya pengembangan ekonomi syariah. Dana yang disalurkan dengan nama Super Iman akan dikelola secara bersama-sama, bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki cabang sampai ke kecamatan-kecamatan.

"Selain BRI, penyaluran akan dilakukan lewat lembaga-lembaga syariah yang tersebar di Indonesia. Kita berharap bisa membantu upaya pemerintah mengatasi krisis multidemensi yang sedang terjadi di Indonesia," tambah Wapres.

Di lembaga ini, ungkap Wapres, akan berkumpul para cendekiawan muslim yang akan berusaha memberikan hasil pikirnya untuk membantu Indonesia keluar dari krisis. Para cendekiawan ini tidak hanya menyumbangkan ilmunya, tapi juga sebagian dari hasil kerjanya untuk disalurkan ke masyarakat.

Kondisi ekonomi masyarakat saat ini, kata Wapres, sangat memengaruhi kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kemampuan mereka yang terbatas untuk membayar SPP dan uang sumbangan membuat masyarakat miskin tidak mampu mendorong anaknya mendapat pendidikan tinggi.

"Salah satu kondisi yang mengenaskan terjadi di Jabar karena provinsi yang besar ini, yang juga memiliki beberapa PTN ternama, ternyata tingkat pendidikannya sangat rendah. Dari 32 provinsi di Indonesia, Jabar menduduki ranking ke-15. Salah satu indikatornya adalah 72% warganya hanya mengenyam pendidikan rata-rata sampai kelas 1 SMP, atau hanya lulus SD."

Wapres juga memprihatikan banyaknya sarjana yang tidak bekerja sesuai dengan bidangnya. Dia mencontohkan lulusan IPB yang 80% di antaranya bekerja di luar bidang keilmuan mereka.

"Kalau saja semua lulusan IPB bekerja di bidangnya, kita akan mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara profesional. Dengan hanya 20% saja lulusan IPB yang bekerja sesuai bidangnya, ternyata tidak membawa kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya," tambahnya.

Akibat keterbelakangan Indonesia dalam bidang pendidikan, lanjut Wapres, Indonesia tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkeahlian untuk dikirim ke luar negeri. Saat ini, Indonesia hanya mampu mengekspor tenaga kerja wanita (TKW), bahan baku, dan bahan mentah.

"Kita harus fokus pada masalah pendidikan. SPP dan berbagai sumbangan harus dihapuskan karena dengan adanya SPP dan sumbangan, hanya masyarakat menengah atas yang mampu mendapat pendidikan yang layak," tegas Wapres.