Polri menambah markas Polres di Kabupaten Mamberamo Tegah. Peresmian Markas Polres baru itu berlangsung kemarin, Sabtu (25/03), di Kobakma ibu kota Mamberamo Tengah, dan dipimpin Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Peresmian Polres baru ini bertujuan untuk menekan potensi konflik di wilayah Pegunungan Papua, terutama menjelang Pilkada serentak pada 2018 dan Pemilu Nasional di 2019.

“Kehadiran Markas Polres Mamberamo Tengah, diharapkan mampu meminimalisir gangguan Kamtibmas secara umum di wilayah pegunungan Papua. Terutama, menjelang berbagai agenda yang akan digelar seperti Pilkada serentak dan Pemilu,” ata Paulus saat memerikan sambutannya.

Paulus menegaskan kehadiran Polres Mamberamo Tengah harus mampu memberikan jawaban atas harapan masyarakat akan jaminan keamanan dan ketertiban dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. “Masyarakat butuh rasa aman dalam menjalankan segala kegiatannya. Nah, Polri harus mampu menghadirkan hal itu,” kata Paulus.

Selanjutnya, Paulus meminta kepada seluruh jajarannya di Polres baru Mamberamo Tengah, untuk bekerja profesional dalam menjaga Kamtibmas, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Polisi harus melayani masyarakat dengan tulus, jangan malah sebaliknya. Selalu menghargai adat istiadat warga sebagai kearifan lokal. Intinya, jangan pernah arogan, karena itulah benih-benih potensi konflik,” kata Paulus.

Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak sangat mengapresiasi kehadiran Markas Polres di wilayahnya. “Rentang kendali pelayanan Polri akan semakin pendek dan rasa aman masyarakat, juga akan semakin terjamin dan terlindungi dengan kehadiran Polres,” kata Ricky.

amun, untuk mewujudkan itu, Ricky meminta Polri dalam tugasnya bekerja profesional dan selalu menghargai budaya masyarakat setempat. “Semua harapan masyarakat itu bisa terwujud, jika Polri bekerja sesuai tupoksinya dan selalu menghargai kearifan lokal,” kata Ricky.

Selain peresmian Markas Polres, pada hari yang sama, juga diresmikan Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, yang dihadiri Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro dan Arief Budiman, serta Ketua Bawaslu RI Muhammad.