Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, akan tetap berada di luar pemerintahan sesuai dengan keputusan Majelis Syuro dengan berbagai alasan.

"Alasan pertama, PKS sadar tidak ikut berkeringat dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK sehingga rasanya tidak etis begitu Jokowi-JK menang, lalu PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada pers di Jakarta, Senin (09/01).

Alasan kedua, kata dia, agar tetap terjadi check and balances dalam menjalankan pemerintahan. Namun, Jazuli menegaskan bahwa PKS tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan kepentingan rakyat.

"Jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan keinginan rakyat terutama rakyat kecil, maka PKS akan memberikan tusiyah atau mengingatkan, bukan menganggu, demi bangsa dan Negara. Dalam konteks ini, PKS ini menjadi oposisi yang konstruktif," tandas dia.

Sikap senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, di luar kabinet merupakan bagian dari demokrasi. Bila, PKS memenangkan pemilu maka berada di dalam kabinet.

"Majelis syuro sudah memutuskan, kami akan istiqomah di luar kabinet, istiqomah di luar kabinet itu bukan menjadi asal beda, asal mengkritik. Jadi, Kalau kita kalah ya di luar kabinet, kami hormati pilihan politik kawan-kawan yang lain silakan, kami sudah memutuskan itu dan hormatilah sikap kami," terang Hidayat.

Ia mengatakan, partainya akan mengawasi kinerja pemerintahan dalam membangun Indonesia dari luar kabinet. Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan goyah terkait keputusan tersebut.

"Kami sudah punya pengalaman dua-duanya, zaman SBY-JK kami di dalam kabinet, era gusdur kami dalam kabinet, zaman Mega kami di luar kabinet dan baik-baik saja. Itu kan hal biasa dalam demokrasi," tandas Hidayat.