Ketua DPR Akbar Tandjung meminta Presiden Megawati Soekarnoputri untuk turun langsung ke Timika, Papua, melakukan dialog dengan tokoh dan pimpinan masyarakat setempat. Kalau tidak bisa sebaiknya mengirim menterinya.

"Pemerintah harus bisa menenangkan situasi di sana. Karena itu kalau perlu Presiden sendiri yang turun untuk berdialog," kata Akbar di Bandung, Rabu, usai mengikuti sosialisasi bakal calon presiden dari Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat.

Sosialisasi di Bandung itu diikuti oleh 10 dari 19 bakal capres Partai Golkar Akbar, yaitu Akbar Tandjung, Tutty Alawiyah, Tabrani Rab, Nurullah, Sultan Hamengku Buwono X, Wiranto, Kemala Motik, Haryono Suyono, Muhono, dan Marwah Daud Ibrahim.

Kalau Presiden tidak bisa, lanjut Akbar, paling tidak Megawati dapat mengirimkan para pembantunya baik tingkat menteri koordinator maupun menteri lainnya untuk menyelesaikan pertikaian di Timika, yang pada hari Senin (1/9) kembali memanas dan menewaskan tujuh orang, dua di antaranya warga pendatang.

Akbar mengingatkan bahwa korban terus berjatuhan di Timika, baik dari pihak yang pro, kontra pemekaran maupun kaum pendatang. Dia mengkhawatirkan masalah SARA akan muncul jika suasana tidak segera bisa ditenangkan.

"Ini amat berbahaya. Oleh karena itu pemerintah harus menanggapinya secara serius. Dalam hal ini Dewan hanya mengingatkan dan mengawasi langkah pemerintah," katanya.

Akbar berpendapat langkah pemerintah yang telah menunda pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, hanya saja sosialisasi kepada masyarakat Papua belum dilakukan secara baik.

Ia mengingatkan bahwa Papua memiliki sekitar 250 suku yang mempunyai adat istiadat masing-masing, sehingga pemerintah perlu mensosialisasikan langkah-langkahnya agar dapat dipahami oleh masyarakat.

DPR, katanya, melalui Komisi II --mengurusi masalah hukum dan dalam negeri-- juga akan meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan masalah di Papua.

Suasana di Timika, Irian Jaya Tengah, Senin (1/9) kembali tegang menyusul tewasnya tujuh orang akibat bentrokan antara kelompok yang pro dan kontra pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah, sejak pendeklarasian propinsi tersebut pada 23 Agustus 2003.

Dua dari tujuh korban tewas merupakan warga pendatang. Empat warga pendatang lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka dalam bentrokan Senin.

Provinsi Irian Jaya Tengah yang beribukota Timika itu dideklarasikan oleh Ketua DPRD kabupaten Mimika, Andreas Anggaibak, pada 23 Agustus.

Pemerintah melalui rapat koordinasi (rakor) polkam pada 27 Agustus akhirnya memutuskan untuk menunda proses pemekaran wilayah di Provinsi Papua seperti yang tertuang dalam UU No 45/1999, dan menjadikannya sebagai status quo hingga waktu yang belum ditentukan.