Pengamat politik Yunarto Wijaya berpendapat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini sedang menunjukkan dirinya sebagai seorang king maker sejati. Dengan menempatkan Partai Demokrat (PD) di posisi nonblok, tidak berpihak ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih, PD memegang peran menentukan dari konstalasi politik.

Langkah Ketua Umum PD itu dinilai sangat strategis untuk menunjukkan bahwa dia masih berkuasa. Sebab kalau PD hanya menjadi bagian dari KMP atau KIH maka SBY hanya akan jadi sekoci, bukan tokoh induk yang berkuasa.

"Saat SBY menempatkan diri sebagai partai penyeimbang, nonblok, atau apapun namanya, posisinya bisa berbeda-beda setiap isu sesuai dengan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bagaimana beliau menjadi king maker yang menentukan konstelasi kekuasaan," kata Direktur Eksekutif Charta Politica itu kepada pers, Kamis (11/12).

Menurut Yunarto, SBY sangat cerdik menempatkan PD menjadi penentu pengambilan keputusan di DPR. Bisa jadi, PD menentukan apakah KIH atau KMP yang menang di DPR.

"Jumlah suara PD ketika berpihak kepada salah satu kubu akan memenangkan salah satu kubu KMP atau KIH. Ini dimanfaatkan SBY untuk memposisikan dirinya menjadi king maker yang cerdik," kata Yunarto.

Arah politik PD pun menjadi semakin misterius. Bisa jadi ke depan SBY berpihak kepada KMP atau merapat ke KIH lagi.

Sementara, politisi PDIP Maruarar Sirait mengapresiasi sikap nonblok Ketum Partai Demokrat SBY. Posisi itu dianggap sama seperti PDIP ketika menjadi oposisi yang mengkritik namun juga bisa mendukung kebijakan pemerintahan.

"Saya hormati sebagai penyeimbang. Kalau pemerintah benar, kita dukung, tapi ada juga yang kita tolak," kata Maruarar yang juga Ketua DPP PDIP kepada pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

Menurut Ara-sapaan Maruarar, posisi PD dibutuhkan oleh pemerintah. Dukungan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah pun harus disertai dasar yang tepat."Harusnya seperti itu. Jangan asal nolak atau setuju. Perlu ada mitra yang korektif dan konstruktif," ujar Ara.

Ara menilai pertemuan SBY dan Jokowi sudah mengubah konstelasi politik saat ini. Tidak ada kesepakatan bagi-bagi kursi di pemerintahan sebagai barter dari dukungan Perppu Pilkada ini."Jokowi tidak bagi-bagi kursi, hubungan Jokowi dan SBY tanpa bagi-bagi kekuasaan. Ini hubungan yang bermartabat dan berkualitas," pungkas Ara.