Beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, menjadi perhatian serius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Harus ada gerakan bersama untuk mengatasi persoalan ini.

Hal tersebut dikemukakan Presiden saat memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Kamis (08/05) siang. "Saya anggap ini masalah serius, kita tidak boleh anggap ini biasa saja," ujar SBY seraya menambahkan, persoalan ini harus menjadi gerakan bersama.

Rapat kabinet terbatas digelar untuk merespon dan mencari tindakan penanganan terhadap maraknya kejahatan seksual yang terungkap belakangan ini. Rapat tersebut dihadiri pula Wapres Boediono dan sejumlah menteri.

SBY mengatakan, pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, ia telah menambahkan sebuah fungsi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan sehingga menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penambahan fungsi tersebut didasari pertimbangan untuk melindungi kekerasan terhadap anak-anak di daerah konflik, pada komunitas yang miskin secara absolut, paksaan bekerja kepada anak, kekerasan di jalanan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi, kejahatan seksual yang belakangan ini terjadi berbeda dengan kejahatan-kejahatan terhadap anak yang telah disebutkan tadi. "Kita semua dikejutkan dengan kejadian yang tentu membuat kita semua marah, shock, dan berbagai reaksi yang memang patut kalau itu terjadi, yaitu kejadian kekerasan seks terhadap anak. Ini sesuatu yang sangat serius," tegas SBY.

Trauma yang dialami anak-anak korban kejahatan seksual, ujar SBY , akan dibawa seumur hidup. Kejadian tersebut akan berpengarauh pada kejiwaan dan mental mereka.

Usai Ratas, pada pekan depan rencananya akan diadakan pertemuan yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan, seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan semua yang mengemban misi perlindungan anak.

"Ini harus jadi gerakan dari seluruh Tanah Air. Bukan hanya kebijakan dari pemerintah. Di keluarga-keluarga, rukun tetangga, rukun warga, dusun, kelurahan, desa, dan sekolah. Karena kita semua mengetahui, keluarga yang paling mengetahui apa yang terjadi di keluarga tersebut. Lingkungan yang lebih kecil sehingga kewaspadaan, pendidikan, dan pengawasan harus masuk pada komunitas-komunitas paling kecil," tandas SBY.