Pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dengan Presiden Joko Widodo menimbulkan spekulasi politik, merapatnya partai dakwah itu ke pemerintah. Pertemuan itu dikaitkan dengan kocok ulang pimpinan DPR, sampai reshuffle kabinet. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membantah hal itu. Ia menegaskan, posisi PKS tetap berada di luar kabinet pemerintahan.

"PKS tak ikut-ikutan, sama sekali tak membicarakan masalah reshuflle. Itu kami kesampingkan. Ini unsurnya dalam silaturahmi politik, posisi PKS ada di luar kabinet," kata Hidayat kepada pers di Jakarta, Minggu (27/12).

Ditegaskannya, posisi PKS dalam kabinet adalah menyampaikan masukan dan saran. Bila memang ada reshuffle maka sebaiknya bebas dari transaksional politik. Saran itu, mengaku pada janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres lalu.

"Jadi, kami memang berada di luar kabinet. Soal reshuffle itu persilakan saja. Kami sampaikan kritik. Di kabinet itu pada keahlian, bukan transaksi. Harus bebas dari transaksional politik. Betul-betul bebas sesuai janji kampanye dulu," ujar dia.

Hidayat juga menepis isu kocok ulang pimpinan DPR dibicarakan dalam pertemuan itu. "Tak ada pembicaraan kocok ulang pimpinan DPR. Apalagi DPR juga tak setuju kan. Karena ada aturan UU MD3, harus dari fraksi yang sama. Kami mendukung Golkar sudah mengajukan Pak Ade Komarudin," ujar Hidayat.