Partai Hanura, salah satu pendukung pemerintah, mengungkapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ada banyak hal yang membuat Hanura kecewa, karena kinerja pemerintahan tidak sesuai harapan.

“Saya kecewa berat sama Jokowi," ujar Ketua Umum Srikandi Hanura, Miryam S. Haryani kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/02).

Salah satu biang kekecewaannya terkait penanganan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Bendahara Fraksi Hanura di DPR ini menilai, Presiden Jokowi lamban.

Miryam mengatakan, konflik kedua lembaga penegak hukum itu justru membuang energi karena tidak segera diselesaikan. Sementara rakyat kecil terabaikan, tidak terurus oleh negara. “Jangan tanya pejabat tinggi, tanya itu tukang becak. Rakyat nggak ngerti, ini ributnya apa," ujar Miryam.

Kekecewaan lainnnya, terkait rencana pembangunan ekonomi lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Alih-alih mengembangkan program yang prorakyat, pemerintah Jokowi justru memprioritaskan kucuran dana triliunan rupiah untuk modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Nota keuangan yang diajukan kecewa berat, karena katanya prorakyat, tapi justru BUMN yang ditambah. Boleh juga dong saya kecewa walau partai pemerintah," tandas Miryam.