Dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar makin kuat.

Saat ini sudah ada tiga fraksi di DPR RI yang mendorong pembentukan Pansus Bulog, yakni Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS.

“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Anggota Komisi IV DPR Fraksi Demokrat, Suhardi Duka, Selasa (9/7/2024).

Suhardi menduga murahnya harga beras yang diimpor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

Dukungan serupa juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin. Dia berharap, Pansus Bulog secepatnya dibentuk untuk mencari kebenaran dugaan mark up impor beras.

“Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan juga sebelumnya mendorong pembentukan Pansus untuk mengungkap skandal mark up impor beras. Dorongan ini sekaligus untuk menyeret Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi bertanggung jawab.

"Iya nanti kami usulkan dan dorong,” kata Daniel Johan. []