Pemerintah telah mempersiapkan berbagai skenario mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang timbul di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kesiapan Polri mengamankan situasi yang timbul pasca kenaikan harga BBM. Hal tersebut diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Sutanto sesuai rapat kabinet terbadas bidang Polhukam di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 21/9).

Langkah yang akan diambil antara lain adalah melakukan pengamanan jalur distribusi BBM dan mengawasi pembagian subsidi langsung tunai kepada masyarakat miskin. Selain itu, ujar Sutanto saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan BBM, baik yang dilakukan di darat maupun di laut. Masyarakat juga diminta Kapolri untuk tidak mengambil keuntungan pada saat seperti sekarang ini, seperti melakukan penimbunan BBM karena akan merugikan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri juga menjelaskan perkembangan pengusutan kasus penyalahgunaan pasokan BBM di Tangerang, Banten. Dalam kasus tersebut terjadi penyalahgunaan pasokan di wilayah Tangerang dilakukan oleh 13 agen BBM fiktif serta 39 pangkalan BBM fiktif, ungkap Sutanto. Kebutuhan BBM di Tangerang, katanya, hanya 15 juta liter per bulan, tetapi yang terjadi di lapangan pasokan tersebut mencapai 29 juta liter per bulan.

Karena itu, setelah dilakukan penyidikan oleh pihaknya, Kapolri membeberkan bahwa kelebihan jumlah pasokan yang mencapai 14 juta liter per bulan itu, diselewengkan melalui agen dan pangkalan BBM fiktif, untuk dijual kepada industri-industri dan kapal-kapal di laut.

Sutanto juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini sudah ada 68 orang tersangka yang ditangkap sehubungan dengan penyelundupan BBM di berbagai daerah, 15 orang diantaranya merupakan oknum PT Pertamina dan enam orang anggota Polri. “Jumlah tersebut, kemungkinan bisa bertambah karena sampai saat ini pihaknya masih terus mengembangkan penyelidikan,” jelas Kapolri.