Verifikasi terhadap 19 bakal calon presiden (capres) dalam konvensi Partai Golkar yang sedianya sudah dimulai pada 1 Agustus 2003 harus diundur karena belum terbentuknya tim verifikasi.

'Panitia konvensi selalu mengikuti setiap perubahan yang akan terjadi. Sejak dibukanya konvensi pada 10 Juli lalu, panitia memperkirakan para bakal capres sudah mengembalikan formulir sebelum 1 Agustus. Kenyataannya, mereka baru mengembalikan saat mendekati hari terakhir pendaftaran, 7 Agustus," ujar Wakil Sekretaris Panitia Konvensi Rully Chairul Azwar.

Karena itu, lanjutnya, baru malam kemarin (11/8), Badan Pelaksana Konvensi akan membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi yang rencananya sudah terbentuk pada hari ini akan bekerja hingga 19 Agustus.

Tim ini beranggotakan Pengurus Harian Konvensi, Panitia Bagian Administrasi, dan Panitia Bagian Undang-Undang/Peraturan-Peraturan. Tugasnya antara lain mengecek semua berkas yang telah diberikan para bakal capres.

Tim verifikasi ini juga akan diterjunkan ke daerah, misalnya, untuk mengecek keabsahan ijazah yang dimiliki bakal capres. Rully optimistis bahwa verifikasi akan selesai tepat sesuai jadwal, meski waktu yang tersisa sekitar seminggu ini.

Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan bahwa saat ini citra konvensi sedang menjadi sorotan masyarakat. Ada yang menuduh bahwa konvensi hanyalah akal-akalan Partai Golkar dalam mencari simpati dari masyarakat.

Terlebih, setelah ada rencana DPP yang ingin mengubah surat keputusan tentang pembentukan panitia konvensi. Dalam surat keputusan tersebut, Akbar Tandjung yang ikut dalam konvensi bakal capres juga duduk sebagai penanggung jawab konvensi sehingga dikhawatirkan konvensi tidak akan berjalan fair. Rencananya, posisi penanggung jawab konvensi akan dipegang oleh DPP.

'Itu pun ternyata masih disebut akal-akalan. Karena itu, DPP saat ini dalam posisi dilematis. Padahal, posisi penanggung jawab berada di luar pelaksanaan konvensi dan sifatnya ex officio," jelasnya.

Secara terpisah, persoalan pencalonan presiden untuk dimajukan dalam Pemilu 2004, juga mewarnai suasana kebatinan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini telah mulai menimang-nimang Hamzah Haz untuk dipersiapkan menjadi kandidat capres atau cawapres.

"Sebagai partai berpengalaman, PPP tidak terburu-buru menetapkan capres dan cawapres karena masih menunggu hasil pemilu yang signifikan," kata Wakil Sekjen DPP PPP, Emron Pangkapi, di Jakarta kemarin. Dijelaskan pula, alasan akan dicalonkannya Hamzah Haz di antaranya didasarkan pada prestasi yang dicapai PPP selama dipimpinnya.

"Di tangan Hamzah Haz, PPP berhasil menjadi partai terbaik pada Pemilu 1999 untuk kategori partai lama dengan perolehan suara 11 persen." Berdasarkan hasil itu, PPP juga banyak menempatkan kadernya di jajaran eksekutif, yaitu satu wapres, tiga menteri, satu dubes, empat gubernur, empat wakil gubernur dan 32 bupati/wakil bupati, dan wali kota.

PPP juga meraih jabatan Ketua DPRD di tiga provinsi, serta jabatan Ketua DPRD di 24 kabupaten dan kota se-Indonesia. "Ini prestasi politik tertinggi dalam sejarah PPP dan prestasi itu terukir di masa Hamzah Haz," kata Emron yang juga Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung itu.