Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, berharap dana desa bisa digunakan untuk membantu mencegah munculnya kelompok radikal. Salah satu yang daerah yang disorot adalah Poso, Sulawesi Tengah, dimana terdapat kelompok Mujahid Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso.

"Kondisi di Poso ini memang berawal dari konflik (SARA) tahun 1999, banyak juga guru-guru radikal disana. Diharapkan dengan dana desa tidak ada lagi kepala desa yang radikal karena ketidakadilan," kata Luhut di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat (11/03).

Di Poso ada 14 desa sehingga total dana desa yang dialokasikan mencapai Rp87 miliar. Nantinya, setiap desa akan menerima Rp1,2 miliar yang telah ditambahkan dana dari Kabupaten dan Provinsi.

"Diharapkan perekonomian jalan dan pemerataan pembangunan, sehingga pemberian rasa keadilan disitu," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut juga berjanji akan menangani kondisi keamanan di Poso secara komprehensif. Berbagai pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah digandeng untuk melakukan deradikalisasi, terhadap kelompok masyarakat yang berpotensi radikal.

"Kalau penanganan di Poso selesai, akan banyak berpengaruh kepada kondisi keamanan kita secara nasional," kata Luhut.

Sebelumnya, operasi gabungan TNI-Polri untuk mengejar kelompok teroris Santoso, digelar dengan nama sandi Operasi Tinombala 2016. Operasi ini baru saja diperpanjang selama 6 bulan kedepan, setelah berakhir pada 9 Maret 2016 lalu.