Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut menandatangani nota kesepahaman kerja sama dalam pengamanan wilayah laut. Kerjasama ini lebih khusus lagi untuk mengantisipasi kasus pencurian ikan.

Nota kesepahaman itu ditandatangnai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Senin (01/12).

Marsetio menjelaskan, ada 3 penandatanganan perjanjian kerja sama yang ditandatangani pihaknya dengan KKP. “Pertama antara eselon 1 KKP dan dinas hidrografi TNI AL, dalam konteks pembuatan peta. Karena selama ini para nelayan tidak tahu tentang batas wilayah Indonesia."

Marsetio mencontohkan, pada bulan November dan Desember, TNI AL punya data daerah mana yang musim udang atau musim ikan lainnya. “Nanti kita bekerja sama, kita berikan kepada nelayan sehingga mereka tidak kesulitan mencari ikan, (supaya tidak) jauh-jauh cari ikan. Di mana daerahnya," ujar dia.

Kerja sama lainnya meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk mengenai penegakan hukum di laut terhadap para nelayan. “Bagaimana kebiasaan-kebiasan internasional di laut supaya tidak ada kesalahpahaman apabila bertemu dengan kapal-kapal asing dan supaya para nelayan kita juga tahu, oh ini kapal dari nelayan-nelayan Indonesia bertemu dengan kapal-kapal KKP, kapal-kapal AL," paparnya.

Kerja sama kedua institusi juga meliputi pertukaran informasi berkaitan dengan patroli dan tindak lanjut jika ada temuan-temuan kegiatan pencurian ikan di perairan Indonesia. Namun demikian, TNI Angkatan Laut tidak menyiapkan kapal-kapal khusus untuk menangani pencurian ikan.

“Penguatan dalam patroli, termasuk juga bagaimana exchange informasi data, contoh di KKP punya data FMS (Fishing Monitoring System), data itu sudah di-link ke Puskodal kita, areanya di mana, sehingga data yang dimiliki KKP dimiliki juga oleh TNI AL," ucap Marsetio.

Sementara itu, Susi Pudjiastuti menyatakan kesepakatan kerja sama itu sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi kemaritiman pemerintah.

Susi menyebut perjanjian itu sebagai pilar utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan di bidang kelautan. “Menjadi pilar pertama KKP dengan TNI agar laut Indonesia bisa dihargai, dan kemakmuran rakyat bisa tercapai," ujar Susi.