Pemerintahan Megawati memang tak penah sepi dari kritik. Entah kenapa, semua kebijakan terasa lamban dan di bidang ekonomi dan hukum, kebijakan pemerintah dinilai tak menyentuh kepentingan rakyat banyak. Melihat kenyataan itu, Ketua MPR Amien Rais pun mengaku sedih dan menangis.

Sosok Amien Rais memang terkenal kritis dan bahkan galak. Hampir setiap momentum bisa dipakai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini untuk melancarkan kritik kepada pemerintah. Kali ini, Amien menyoroti tiga instansi pemerintah yang disebutnya sebagai sumber pembusukan.

Kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (26/02/2002), Amien menegaskan, sumber pembusukan di Indonesia, terjadi di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian.

“Untuk kesekian kalinya, saya menengarai bahwa proses pembusukan di dalam negara kita ini ada di tiga institusi, yaitu pertama Menteri BUMN, kementerian Pak Laksamana itu. Pembusukan kedua ada di BPPN yang dikomandani Pak Putu Ary Suta itu dan ketiga yang tidak terlalu langsung menyangkut uang, tapi {policy}-nya memang keliru yaitu di kantor Pak Djatun,” tandas Amien Rais.

Dia menjelaskan, ketiga institusi tersebut merupakan sumber pembusukan negara, karena berbagai kebijakannya yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Misalnya, dengan rencana penjualan Semen Gresik ke pihak asing, masalah divestasi BCA maupun perpanjangan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

“Jadi mohon tiga {circle} proses pembusukan negara ini dihentikan dengan teriakan media massa, teriakan rekan-rekan LSM dengan teriakan DPR dan segala macam yang memungkinkan,” ungkapnya.

Khusus mengenai perpanjangan PKPS, Amien Rais setuju dengan pendapat Menneg PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie agar perpanjangan PKPS hanya diberi satu bulan saja, karena kalau diberi perpanjangan sepuluh tahun, maka memberi kesempatan kepada konglomerat yang telah menjarah negara dapat menghilangkan data.

Amien memperingatkan pemerintah, kalau PKPS tersebut tetap diperpanjang, maka ia akan membuat satu pernyataan yang cukup penting. “Sekarang saja saya katakan, kalau PKPS diberi perpanjangan sepuluh tahun untuk konglomerat hitam itu berbuat ulah lagi untuk menghilangkan data, untuk menjarah dan lain-lain, maka saya berani mengatakan pemerintahan ini memang tidak lagi membela kepentingan rakyat banyak tapi sudah membela kepentingan kelompok-kelompok ekonomi yang di masa mendatang dan sekarang pun sudah merusak negeri ini,” tandasnya.

Dia mengakui, tiga minggu yang lalu secara khusus telah menemui Presiden Megawati di kediaman Jalan Teuku Umar untuk membicarakan hal itu. “Ya, biasa. Kita sudah didengarkan, sudah dicatat. Saya tidak tahu kemudian,” kata Amien ketika ditanya bagaimana tanggapan Presiden Megawati. Ditambahkan Amien, rencana perpanjangan PKPS itu sering dilupakan, padahal itu merupakan hal yang sangat fundamental.

“Saya kadang menangis dalam hati, mengapa kita tidak membahas masalah-masalah itu. Kita disibukkan masalah Tommy dan Tata. Disibukkan masalah kehadiran Habibie memberi kesaksian. Itu penting juga, tapi masalah-masalah fundamental seperti kita lupakan atau pura-pura kita lupakan.”