Presiden Joko Widodo mengobral hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) Ibukota Nusantara (IKN) hingga ratusan tahun kepada investor.

Aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) yang diteken Presiden Joko Widodo, Kamis (11/7/2024).

Aturan HGU dan HGB tersebut tertuang dalam Pasal 9, bahwa Otorita IKN memberi jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada pelaku usaha melalui perjanjian.

Aturan siklus perpanjangan hak guna dan hak pakai investor termuat pada Pasal 9 ayat 2. Pada ayat ini, investor bisa menggunakan HGU hingga 190 tahun dengan perpanjangan, dan HGB selama 160 tahun dengan perpanjangan.  

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi poin a Pasal 9 ayat 2 dikutip Polindo, Jumat (12/7/2024).

Untuk HGB, investor juga bisa menggunakan dalam jangka waktu 80 tahun dalam satu siklus pertama dan bisa diperpanjang di siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun.

"Hak pakai untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," lanjut bunyi poin c Pasal 9 ayat 2.

Masih dalam Pasal 9, pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama dilakukan oleh Kementerian bidang agraria/pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita IKN.

Otorita IKN nantinya akan melakukan evaluasi lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama terhadap pemenuhan beberapa syarat, yakni tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

Kemudian, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; Syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak; Pemanfaatan tanahnya masih sesuai rencana tata ruang; dan tanah tidak terindikasi terlantar. []