Pengamat politik Yudi Latief menilai reshuffle atau perombakan kabinet merupakan salah satu jalan ke luar bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika ingin selamat hingga masa pemerintahannya berakhir 5 tahun mendatang. Jokowi disarankan mengganti menteri yang membawahi bidang perekonomian dan bidang hukum.

"Kalau dia masih perlu bertahan, reshuffle salah satu jalan ke luar. Kalau dia sudah tidak mampu menangung jawaban rakyat, akan terlalu lama rakyat menunggu hingga lima tahun," kata Yudi Latief di Kantor Founding Fathers House Jakarta, Senin (16/03).

Menurut Yudi, perombakan kabinet diperlukan sebagai langkah perbaikan agar rakyat tidak kecewa dan frustasi akan pemerintahan Jokowi.

Yudi menilai, menteri-menteri bidang ekonomi Jokowi bertolak belakang dengan gagasan Trisakti yang diusung ketika kampanye pada Pemilihan Presiden lalu.

"Ya seperti tim ekonominya tidak sepadan dengan gagasan Trisakti, Nawacita. Sebab utang luar negeri malah melambung, harga minyak, elipiji, dia lebih menyerahkan gagasan Trisakti kepada mekanisme pasar," kata Yudi.

Selain itu, Yudi juga menyoroti kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang dinilainya tidak mengerti arti BUMN yang sesungguhnya. Rini cenderung memprivatisasi BUMN melalui wacana yang dicetuskannya selama ini.

"Tentu saja BUMN tidak boleh jatuh kepada kekuatan orang per orang. Tapi sekarang, supaya BUMN lebih kuat katanya, cenderung ada privatisasi, komisaris asing, di BUMN filosofinya tidak dipahami," ujar Yudi.

Menurut Yudi, terkait dengan kinerja pemerintah di bidang hukum, masyarakat mulai tidak percaya kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah hukum. Kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi dan pembantunya di bidang hukum dinilai Yudi sebagai suatu kebijakan prematur.

Contohnya, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengesahkan pengurusan salah satu kubu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Menurut Yudi, keputusan Menkumham ini berpotensi memecah belah partai. Jika demikian, Jokowi sebagai Kepala Negara dianggapnya tidak mampu membangun tatanan partai politik yang sehat.

Yudi mengatakan, semestinya Jokowi tentu punya kepentingan politik sebagai Kepala Negara membangun tatanan parpol yang sehat. Carut marut parpol menandakan Jokowi sebagai kepala negara berarti tidak berhasil.