Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberi peringatan terkait permasalahan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang terus menyita perhatian masyarakat. Ia menilai, saat ini konflik masih dalam taraf low intensity. Jika konflik itu memasuki taraf high intensity dan mengganggu stabilitas negara, TNI akan turun tangan.

Panglima TNI menilai, pergerakan politik dan hukum saat ini juga masih bisa dimaklumi. “Tidak ada yang bisa lagi mengerem persoalan-persoalan tersebut mengemuka. Yang kita sikapi, saya hormati, tapi kita juga perlu mengingatkan bahwa jangan sampai nanti hal-hal ini menjurus ke arah konflik," ujar Moeldoko kepada pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/02).

Moeldoko mengatakan, kita semua tidak menginginkan seperti itu, apalagi dalam situasi dunia turbulensi ekonomi khususnya, jangan sampai Indonesia menjadi tidak stabil.

Menurut Moeldoko, stabilitas politik dan keamanan akan sangat berpengaruh atas stabilitas pembangunan nasional. Ia mengimbau kepada pihak terkait agar tetap pada koridor politik dan hukum yang pas. “Jangan sampai mengarah pada kondisi konflik yang tidak kita inginkan," ujar dia.

Panglima TNI mengataka, TNI tidak akan menggerakkan pasukannya. Saat ini kondisi konflik dan potensi gangguan pertahanan negara masih dalam kategori low intensity. “Kami perlu melihat konteksnya. Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way! TNI harus turun. Sekarang masih masuk low intensity," ujar Moeldoko.

Moeldoko menyebut, TNI memiliki ukuran dan indikator untuk bisa menentukan kadar konflik atau potensi gangguan dan kondisi pertahanan negara saat ini. “Oh kita punya ukuran, punya indikator. Dari situasi hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah, kita memiliki indikator untuk itu. Kapan TNI harus melakukan hal-hal yang diperlukan dalam situasi," ujar dia.

Meski riak-riak pertikaian sudah mulai terlihat dalam kisruh KPK-Polri, untuk saat ini TNI belum mau terlibat. Panglima TNI hanya mengingatkan kepada pihak-pihak terkait agar jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. TNI menegaskan akan langsung turun tangan jika negara sudah terancam.

“TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat. Iitu tidak masuk domain TNI. Kalau masih konteks hukum dan politik silahkan ditangani. Kalau sudah mengganggu stabilitas, ya TNI perlu turun tangan, kita akan turun," tegas Moeldoko.

Kisruh KPK dan Polri semakin memanas usai Komjen Budi Gunawan memenangkan praperadilan dan juga karena ditetapkannya Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka. Bahkan, 21 penyidik KPK terancam menjadi tersangka atas dugaan pemilikan senjata api ilegal. Reaksi dari masyarakat cukup kencang untuk membela KPK. Namun, hingga kini Presiden Jokowi belum bersikap.