Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, kebijakan pemerintah di masa transisi ini adalah membantu tim presiden terpilih dalam menyiapkan pemerintahan mendatang. Bantuan itu dilakukan sesuai tata tertib dan mekanisme yang telah disepakati saat pertemuan SBY dengan Jokowi di Bali pada akhir Agustus lalu.

"Saya berharap keseluruhan komunikasi dan konsultasi ini berjalan dengan baik. Saya juga berharap hasil dari pertemuan konsultasi dijelaskan pada publik sejelas-jelasnya," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers, usai memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Kamis (11/09) sore.

SBY mengatakan, komunikasi dan konsultasi ini juga dilakukan untuk menjelaskan kegiatan dan agenda presiden terpilih dan pemerintah baru dalam waktu dekat.

Disamping itu, pemerintahan sekarang juga bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan kegiatan internasional presiden yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Meski, bahan-bahan tersebut dapat diperbaharui dan diubah pemerintah yang akan datang.

SBY mengatakan, tak lama setelah diambil sumpah jabatan, presiden baru akan menghadapi 14 pertemuan puncak tingkat internasional, seperti KTT APEC, KTT ASEAN, EAS, dan G-20. "Dari sekian banyak KTT ini wajib hukumnya bagi Presiden Indonesia untuk menghadirinya, ada 2-3 yang masih optional," ujar SBY.

Pada bagian lain pernyataannya, SBY juga mengingatkan jajaran pemerintahannya untuk tidak mengomentari, apalagi menyalahkan kebijakan pemerintah mendatang.

SBY menyatakan, untuk menghormati presiden terpilih, pemerintahannya tidak akan melakukan pergantian pejabat-pejabat utama, seperti eselon 1 di kementerian dan lembaga negara.

"Ini semua saya tujukan agar presiden barulah yang nanti menetapkan dan memutuskan pengganti pejabat-pejabat itu," ujar SBY seraya menambahkan, Kepala Sekretariat Presiden dan ajudan juga ditetapkan presiden terpilih.

Diakhir penyataannya, Presiden SBY mengingatkan para menteri untuk mengembalikan semua fasilitas yang digunakan dengan tepat dan admnistrasi yang baik. "Untuk saya dan Wapres kita harus meninggalkan rumah jabatan paling lama setidaknya pada tanggal 20 Oktober sudah siap untuk diisi dan digunakan presiden dan wapres baru, termasuk kendaraan," tandas SBY.