Rencana pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) didukung Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII). BCN diharapkan dapat mendukung peran pemerintah dalam membentengi keamanan dunia maya Indonesia dari serangan siber.

"Dalam hal ini, saya mendukung terbentuknya BCN. Artinya, pemerintah memang sudah harus memiliki sistem pertahanan dan pengamanan di ranah cyber," kata Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Sylvia W Sumarlin, Rabu malam (03/06).

Menuru Sylvia, badan keamanan cyber tidak identik dengan Badan Cyber Nasional. Sebab kalau tidak dikelola oleh Badan Cyber Nasional maka sebenarnya bisa saja ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan komunitas ICT.

Sylvia menjelaskan, segala tata kelola internet dari urusan nama domain, pengaturan IP, penapisan, e-commerce ada di bawah naungan Kemkominfo sebagai badan, atau kementerian urusan cyber.

“Namun, kalau keamanan, atau pengamanan harus di bawah Badan Keamanan Cyber Nasional. Badan inilah yang merupakan titik koordinasi bila ada serangan masuk," ujar Sylvia.

Sylvia yang sudah lama berkecimpung di industri teknologi informasi, menaruh harapan terhadap BCN. Badan tersebut dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi buatan lokal dalam pemenuhan unsur keamanan dan pengamanan jaringan.

"Arsitek dan topologi jaringan BCN hendaknya bersifat rahasia, atau tertutup dan padat, sehingga pihak-pihak luar tidak, bisa atau sulit meretas, atau menguasai jaringan yang menggunakan sistem lokal,” kata Sylvia yang juga mantan ketua Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ini

Sylvia mengatakan, ramuan lokal sangat efektif mengelabui pihak lawan. BCN juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga infrastruktur-infrastruktur kritikal.