Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung aspirasi dari Koalisi Merah Putih yang mengusulkan agar alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, direalokasikan untuk program pro rakyat.

“Aspirasi pro rakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," ujar anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Eddy Susetyo kepada pers di Jakarta, Kamis (29/10).

PDIP meminta pemerintah mengubah postur RAPBN 2016. PDIP mengaku mendengar banyak masukan bahwa PMN ebesar Rp39 Triliun kepada BUMN terlalu besar.

PDIP berpandangan, dana sebesar itu harusnya dapat direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.

Andreas mengatakan, persoalan pokok terkait RAPBN 2015 yang masih mengganjal saat ini, hanya mengenai PMN terhadap BUMN saja. Di luar itu, ia meyakini bahwa semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga APBN dapat disetujui tepat waktu.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya menerima aspirasi untuk merealokasi dana PMN tersebut.

"PDIP sangat memahami garis kebijakan politik anggaran Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam situasi kebakaran hutan, musim kering yang begitu panjang, dan tantangan Pemerintah untuk memperbanyak program padat karya, maka usulan realokasi dana PMN tersebut sangat realistis," ujar Hasto.

Seperti diketahui, KMP mengadakan rapat terkait RAPBN 2016 pada Rabu (28/10) malam. Usai pertemuan, Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie menyatakan RAPBN 2016 tidak pro rakyat. Dia khawatir pengesahan RAPBN ini tak bisa tepat waktu.

KMP menyoroti beberapa hal, misalnya, anggaran yang diajukan pemerintah untuk sektor kehutanan dan pertanian pada R-APBN 2016 relatif kecil yang tidak sebanding dengan penyertaan modal negara (PMN) yang ditujukan kepada BUMN.