Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan realisasi pendapatan negara 2014 mencapai Rp1.550,49 triliun. Perolehan itu naik 7,75 persen dibandingkan 2013 sebesar Rp1.438,89 triliun.

Hal itu terungkap dalam Laporan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP KPP) tahun 2014 yang disampaikan

Ketua BPK Harry Azhar Azis kepada pimpinan dan anggota DPR di gedung DPR, Kamis (04/06).

Harry mengatakan, pendapatan negara pada 2014 tersebut mencapai 94,81 persen dari anggaran belanja dalam APBN 2014 yang sebesar Rp1.635,37. Dari pendapatan tersebut, realisasi penerimaan perpajakan 2014 sebesar Rp1.146,86 triliun atau hanya 92,04 persen dari anggaran sebesar Rp1.246,10 triliun.

“Meski begitu, belanja negara juga naik Rp12,62 trilliun atau 7,67 persen jika dibandingkan 2013 sebesar Rp1.650,56 triliun,” kata Harry.

Menurut Harry, kenaikan pendapatan negara lebih kecil dibanding kenaikan belanja negara. Hal tersebut menimbulkan defisit pada 2014 sebesar Rp226,69 triliun atau naik sebesar 7,09 persen dibandingkan defisit 2013.

Sementara itu, pada neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2014, total aset negara sebesar Rp3.910,92 triliun. Naik Rp343,34 triliun dibandingkan total aset 2013.

Harry mengatakan, kenaikan total aset tersebut berasal dari kenaikan aset lain sebesar Rp201,68 triliun, dan investasi jangka panjang Rp126,75 triliun. Kenaikan aset tersebut berasal dari kemitraan dengan pihak kedua, ketiga, dan aset lain.

Sementara itu, kata Harry, kenaikan investasi jangka panjang berasal dari kenaikan investasi permanen penyertaan modal negara