Tokoh peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 Hariman Siregar menggalang massa turun ke jalan pada Senin 15 Januari 2007. Aksi yang bertajuk “Pawai Rakyat Cabut Mandat” ini merupakan simbol ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah.

Aksi tersebut akan diikuti sejumlah tokoh yang tergabung dalam Indonesian Democracy Monitor (Indemo) serta 52 elemen antara lain aktivis tahun 1974, aktivis mahasiswa, buruh, nelayan, etnis Tionghoa. 124 Mobil pick up akan ikut dalam pawai tersebut.

"Kita sengaja gelar dialog jalanan karena kami tetap memegang tradisi bahwa kalau saluran resmi kita anggap tidak berfungsi, masyarakat harus berani menyatakan keinginannya," kata Hariman Siregar dalam jumpa pers di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Hariman menjelaskan, pawai akan dimulai pukul 11.00 WIB. Rute pawai dimulai dari Bundaran HI dan akan melewati air mancur BI ke Harmoni, Jalan Juanda, Inagraha, dan terakhir di lapangan Monas di depan Istana.

"Poin yang paling penting pada Senin kita akan menambah kemacetan di Jakarta. Jika ada kekacauan saya yang bertanggung jawab," tandas Hariman.

Kontra

Ditengah suara mendukung, tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan rencana aksi yang akan dilakukan Hariman tersebut. Seperti yang dilontarkan oleh Direktur Lembaga Survei Indonesia, Muhammad Qodari, di Jakarta, Jumat. Menurutnya, "Pawai Rakyat Cabut Mandat" yang akan dilakukan Senin (15/1), merupakan preseden buruk bagi pendidikan demokrasi Indonesia,

"Aksi unjukrasa untuk memberi kritik itu hal yang benar dan boleh saja dilakukan. Tapi, jika berkeinginan mencabut mandat itu namanya sudah inkonstitusional," katanya.

Menurut dia, mencabut mandat presiden di tengah jalan tidak sesuai dengan konstitusi karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. "Presiden dapat diturun dalam dua hal. Pertama, yakni dalam pemilihan langsung dan kedua karena adanya pelanggaran hukum yang kemudian dinilai oleh Mahkamah Konstitusi dan disetujui oleh wakil rakyat yang ada di parlemen," katanya.

Qodari menjelaskan, demokrasi silakan saja dilakukan seperti menuntut pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan tuntutan membersihkan birokrasi, membuka lapangan kerja asalkan tidak pencabutan mandat.

Sementara itu, menyikapi rencana unjukrasa tersebut, pemerintah harus merespon dengan cara yang elegan tidak dengan emosional.

"Pemerintah jangan ikut-ikutan genderang yang dimainkan Hariman dan kawan-kawan. Jangan sampai melakukan tindakan represif yang berlebihan misalnya aksi mereka dilarang atau menghadapkan personel kepolisian yang berlebihan saat aksi," katanya.

Demontrasi, tambahnya, ada konsep dan format yang jelas. Sejauh pihak penyelenggara telah memberitahukan rencana aksi unjukrasa maka silakan saja dan semua dikembalikan sesuai mekanisme yang ada seperti ketertiban yang ditangani oleh kepolisian.