Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui dalam 2 tahun kepemimpinannya bersama Gubernur Joko Widodo, banyak pekerjaan yang belum selesai. Termasuk soal pengadaan menggunakan e-catalogue melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah DKI Jakarta (ULP) yang dianggapnya gagal.

"Yang pasti kita dalam 2 tahun ini gagal, e-budgeting itu masih lelet, ULP termasuk sistem online ada unsur kesengajaan atau memang dia tidak sanggup lakukan cuma proyek-proyek yang begitu saja," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu kepada pers di Balai Kota, Rabu (15/10).

Ia mencontohkan anggaran untuk truk sampah yang tiba-tiba dihilangkan. Padahal pengadaan tersebut sudah dimasukkan ke dalam e-catalogue. Hal itu, katanya, dikarenakan e-budgeting belum jalan menguncinya sehingga bisa terjadi hal seperti itu. "Kalau nanti harga satuan ditahan-tahan ya tidak usah bahas, sudah," ujarnya.

Ahok menyebut, persoalan reformasi birokrasi juga belum selesai, termasuk sistem renumerasi. Padahal, pihaknya menginginkan supaya pegawai dikurangi tetapi peraturannya juga belum rampung dan baru terlihat tahun depan.

Namun bukan berarti dalam dua tahun ini tidak ada pencapaian. Ahok mengatakan, dari sisi pelayanan para lurah dan camat minimal saat ini sudah lebih baik. Masyarakat pun bertemu dan mengurus perizinan lebih dipermudah.