Kasus pagar laut yang terletak di wilayah proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk fase kedua (PIK II), di Tangerang, masih jadi pembahasan. Presiden Prabowo Subianto diminta terjun langsung menanganinya.

Saran tersebut disampaikan oleh Efriza, Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM). Ia menilai, permasalahan pagar laut di wilayah PSN PIK II, Tangerang, merupakan persoalan serius yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Kasus ini harus berani diselesaikan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden, ia harus menunjukkan keberpihakannya kepada nelayan, seperti janjinya," ujar Efriza, dikutip Sabtu (18/1/2025).

Menurutnya, jika kasus pagar laut tidak segera ditangani serius oleh pemerintah pusat, maka bukan tidak mungkin persepsi negara lain akan kurang baik mengingat berkaitan langsung dengan masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan terganggu mata pencahariannya.

"Kebijakan yang serampangan akhirnya menghadirkan kisruh terjadinya perilaku laut diklaim dengan patok, dan fatal jika pemerintah seolah-olah tak mengetahui," ujarnya.

"Dengan adanya patok laut, telah menyebabkan nelayan pesisir itu mengalami kemerosotan pendapatan dari melaut," ujar Efriza menjelaskan.

Oleh karena itu, pengamat politik Citra Institute itu mendorong Presiden Prabowo untuk turun tangan menyelesaikan polemik pagar laut tersebut.

"Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR tak bisa tinggal diam, atau sekadar menyegel lalu membongkar, tetapi harus ditelusuri lebih dalam," pungkasnya. []