Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terjebak dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam pandangannya, mega proyek Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyimpan banyak masalah.

“Ada pelajaran penting yang dapat diambil dari aksi unjuk rasa sopir angkutan umum, terutama taksi, di Jakarta yang banyak diwarnai aksi kekerasan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga bisa menjadi masalah serius bagi pemerintah," ujar Yusril dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (24/03).

Tokoh yang menyatakan akan maju dalam pilkada DKI tersebut mengatakan, proyek mercusuar Kementerian BUMN itu menyimpan banyak masalah, seperti tidak adanya izin dari Kementerian Perhubungan, tidak ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), serta tidak mendesak untuk kepentingan rakyat banyak.

“Yang tidak kalah fatal adalah dampak finansial dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung,yang mengakibatkan kita harus berutang ke Tiongkok sebesar Rp79 triliun. Utang itu harus dibayar hingga anak cucu kita selama 60 tahun. Jika proyek prestisius tersebut gagal, itu sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi yang secara konstitusional sangat berbahaya,” ujar pakar hukum tata Negara itu

Yusril menegaskan, seorang menteri sebagai pembantu presidenharus melaksanakan program dengan memperhatikan aspek ekonomi, hukum, dan asas kemanfaatan. Menteri juga tidak boleh mengabaikan suara publik dan memaksakan ambisi pribadi dalam merancang sebuah proyek.

“Kalau ada menteri seperti itu, yang kasihan presidennya karena akan menjadi sasaran tembak berbagai kalangan," ujarnya.

Yusril pun mengusulkan agar Menteri BUMN Rini Soemarno berbesar hati mengevaluasi proyek tersebut. Kalau perlu, Menteri BUMN membatalkannya.

Mantan Mensesneg itu juga meminta agar Menteri BUMN tidak ngotot dengan proyek itu, karena bakal berakibat fatal.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang proyek kontroversial. Sejak awal, proyek tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai kalangan. Yusril berharap, jangan hanya karena ulah satu orang menteri, citra pemerintahan secara keseluruhan tercoreng.