Pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation akan berakhir pada 2017. Sudah semestinya, masa depan blok migas tersebut dikelola oleh anak bangsa sendiri yaitu Pertamina.

“Blok Mahakam merupakan milik Indonesia. Sudah jelas Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33, sebesar-besarnya harus untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Terlepas dari Total, harus kembali ke negara pemilik agar rakyat juga menikmati hasilnya,” ujar Wiranto kepada pers, dalam kunjungannya ke Samarinda, Selasa (29/10).

Wiranto termasuk yang tidak setuju, dengan anggapan bahwa Pertamina belum mampu mengelola kawasan kaya minyak dan gas di detla Sungai Mahakam tersebut. “Siapa bilang perusahaan negara tidak bisa mengelola? Yang bilang siapa dulu? Nanti saya ajak berdebat,” ujar dia.

Seperti diketahui, jelang berakhirnya kontrak 2017, pemerintah belum menentukan sikap soal kelanjutan pengelolaan blok tersebut. Ada 2 kemungkinan, memperpanjang kontrak Total E&P atau mengganti dengan perusahaan yang lain. Namun seiring kontrak berakhir, banyak elemen masyarakat yang mengharapkan Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina.

Blok Mahakam memiliki cadangan minimal 8 triliun kaki kubik dan 100 juta barrel minyak mentah dengan nilai bruto sebesar 106 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.200 triliun.

Total telah mengajukan proposal perpanjangan kontrak untuk blok tersebut. Bahkan, sejumlah petinggi Total dan Inpex telah beberapa kali menemui pejabat tinggi negeri ini, melakukan lobi. Termasuk President dan Chief Executive Officer Inpex Corporation Toshiaki Kitamura yang menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta pada 18 September lalu.

Tapi belum ada keputusan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, masih mengevaluasi permintaan perpanjangan kontrak Blok Mahakam tersebut.