Per akhir Januari 2017, total utang pemerintah pusat naik menjadi Rp3.549,17 triliun. Dalam sebulan, utang naik Rp82,21 triliun dibandingkan Desember 2016 yang jumlahnya Rp3.466,96 triliun.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jumat (24/02), dengan utang sebesar itu, total pembayaran cicilan utang pemerintah sepanjang Januari 2017 adalah Rp36,39 triliun, atau 7,07 persen dari pagu atau yang dialokasikan pada APBN.

Pembayaran pokok utang pada periode itu mencapai Rp13,761 triliun, terdiri dari pokok pinjaman Rp3,302 triliun atau 5,07 persen dari pagu APBN. Kemudian pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp10,459 triliun atau 4,6 persen dari pagu APBN.

Sementara untuk pembayaran bunga utang, pada periode itu adalah Rp22,629 triliun atau 10,23 persen dari pagu APBN.

Adapun pembayaran bunga pinjaman sepanjang periode itu adalah Rp837 miliar (5,19 persen dari pagu APBN). Sementara untuk SBN, bunga yang dibayar tercatat Rp21,792 triliun (10,63 persen dari pagu APBN).

Meski melonjak, jika dilihat dari sisi rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), persentasenya masih dalam batas sehat, yaitu sekitar 28 persen.

"Total ULN (Utang Luar Negeri) Indonesia itu kan sekitar 35 persen dari PDB itu rasio masih sehat. Kalau total utang Pemerintah, ULN dan domestik sekitar 28 persen dari PDB, batasnya 60 persen," ujar Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Jumat (24/02).

Dikatakan Mirza, khusus untuk utang swasta dalam perkembangannya turun pada beberapa bulan terakhir. Ada indikasi bahwa ini efek dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. "Ini sedang kami lihat apakah penurunan ULN swasta Desember karena Tax amnesty," ungkapnya.