TNI Angkatan Laut mendukung rencana pemerintah yang akan memperkuat pangkalan militer di perairan Natuna. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan perairan Natuna dijadikan pangkalan militer terpadu.

"Prinsipnya kalau itu kebijakan pemerintah, kami menyetujui wacana itu, kami senang, karena itu kan penguatan alutsista. Kami TNI ini hanya user, yang punya anggaran Kementerian Pertahanan," kata Kepala Sub Dinas Penerangan TNI AL, Kolonel Laut Suradi Agung Slamet, Kamis (24/03).

Menurut Suradi, selama ini kapal patroli TNI AL selalu melakukan pengamanan rutin di sekitar perairan Natuna. Selain patroli sepanjang tahun, TNI AL juga memiliki dua pangkalan TNI AL di Natuna, yang akan membantu pergerakan patroli KRI di pulau terdepan wilayah Indonesia tersebut.

"Kalau patroli, kami sepanjang tahun patroli perbatasan, keamanan laut, ada gugus tempur laut, itu setiap tahun, itu sudah ada anggarannya. Dan itu kita lakukan terus sepanjang tahun," kata Suradi.

Soal insiden pelanggaran kapal nelayan Tiongkok dan provokasi kapal coast guard Tiongkok di perairan Natuna, Suradi menjelaskan bahwa peristiwa itu kebetulan ditemui oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

"Peristiwanya pas kapal kami (TNI AL) lagi jalan. Kapal punya pemerintah KKP yang mergoki. Jadi siapa saja yang terdekat patroli kapal kami datang. Kalau pas kewalahan mereka (KKP) kontak radio, kapal TNI AL langsung reaksi cepat datang. Pas kapal kami (TNI AL) datang, kapal (nelayan) Tiongkok sudah pergi," kata Suradi.

Menurut Suradi, insiden pencurian ikan oleh nelayan negara lain memang sering ditemui di lapangan. Sekalipun sudah berulang kali diperingati, nelayan tersebut tetap nekat mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Mereka sudah tahu konsekuensinya. Nelayan kita juga banyak kok yang ditangkap nyari ikan di negara lain," ujar Suradi.

Terlepas dari insiden tersebut, penguatan alutsista TNI AL, melalui pengadaan kapal induk menjadi penting untuk operasi terpadu di wilayah-wilayah rawan terjadi pelanggaran kedaulatan negara. Namun pengadaan alutsista itu perlu mempertimbangkan banyak aspek.

"Idealnya untuk alutsista kami butuh kapal induk, sesuai kebutuhan kita sebagai negara kepulauan. Tapi pemeliharaannya (kapal induk) luar biasa, operasionalnya. Harus disesuaikan dengan kemakmuran bangsa, aspek keuangan negara. Kalau cuma beli bisa, kelanjutannya itu bagaimana? Butuh anggaran besar," pungkas Suradi.