Mayoritas publik menilai polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri yang berkepanjangan dan belum selesai hingga saat ini, merupakan akibat dari sikap tidak tegas Presiden Joko Widodo.

Setidaknya, demikian hasil survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (24/02).

"Survei menunjukkan bahwa sebesar 55,65 persen publik menyatakan bahwa Presiden Jokowi lamban dan kurang tegas dalam mengambil sikap soal polemik KPK vs Polri," terang peneliti LSI Rully Akbar.

Rully menambahkan, keputusan Jokowi yang batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengajukan calon baru, Komjen Badrodin Haiti, mendpat dukungan 70,29 persen publik.

Akan tetapi, Jokowi yang sempat ragu dan lama mengambil keputusan membuat publik bertanya-tanya. Apalagi, keputusan Jokowi yang tak melantik Budi itu ternyata tidak langsung membuat kisruh kedua institusi penegak hukum tersebut berakhir.

Situasi ini, membuat publik merasa prihatin dengan kondisi hukum Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. “Sebanyak 66,89 persen publik meyakini kondisi hukum saat ini lebih memprihatinkan," ucapnya.

Ia menjelaskan, survei ini dilakukan pada 20-22 Februari 2015, dengan menggunakan metode quickpoll. Survei ini diikuti 1200 responden dengan metode mulitistage random sampiling. Margin of error plus minus 2,9 persen.