Kebijakan Satu Peta (KSP) menjadi salah satu program prioritas pemerintahan saat ini. Program KSP diharapkan menghasilkan satu peta standar yang dapat mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita. Kebutuhan pemetaan di masa depan tidak hanya difokuskan pada wilayah daratan, tapi juga pemetaan laut hingga bawah tanah.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Abidin mengatakan pemetaan utilitas bawah tanah dibutuhkan ketika melakukan pembangunan infrastruktur bawah tanah, seperti mass rapid transit (MRT).

Karena sebelumnya sudah ada usulan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terkait perlunya Indonesia memiliki peta utilitas bawah tanah. Peta ini sangat penting, khususnya bagi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya.

"Peta utilitas bawah tanah bisa melihat, apakah di suatu tempat ada jaringan air minum atau listrik di bawah tanah. Sayangnya, hingga kini belum ada yang memberikan kewenangan untuk itu. Kalau sudah ada, pembangunan bisa cepat dilakukan," katanya di kantor BIG, Cibinong, Bogor, Senin (11/09).

Menurutnya, dengan peta bawah tanah tersebut, maka peta kota-kota besar di Indonesia berskala 1:1000 harus tiga dimensi (3D), digital dan masuk bawah tanah. Misalnya, peta utilitas bawah tanah Jakarta bisa ditumpangi untuk mencari tahu akar masalah penurunan muka tanah Jakarta. Saat pengambilan data utilitas bawah tanah juga bisa sekaligus mengetahui kondisi fisik tanah di Jakarta.

"Secara teknologi, hal itu bisa dilakukan. Karena banyak tenaga ahli di Indonesia bisa melakukan. Namun, hingga kini masih diributkan apakah penurunan permukaan tanah Jakarta karena aspek geologi atau pengambilan air tanah berlebihan. Karena itu perlu data-data fisik tanah," tuturnya.

Sementara itu, Deputi IGT BIG Nurwadjedi menambahkan, KSP akan berakhir di tahun 2019. Sebagai langkah lanjutan diperlukan rencana pemetaan KSP jangka panjang tahun 2020-2036. Saat ini KSP berorientasi pada skala peta 1:50.000 sampai dengan 2019. Untuk pembangunan ke depan diperlukan peta skala besar atau lebih detail misalnya untuk peta lautan dan perlu dipikirkan peta tematik bawah tanah.

"Kami sekarang belum mengerjakan. Sangat berbahaya jika mau melakukan pembangunan bawah tanah ternyata ada saluran drainase. Apalagi jika ada wacana pemindahan ibu kota, pemetaan bawah tanah harus disiapkan. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur tidak lagi berdasarkan trial and error atau coba-coba," ungkapnya.

Diakui, pihaknya memegang peranan yang cukup penting di dalam program KSP. Pelaksanaan KSP secara umum meliputi tiga tahapan yaitu kompilasi, integrasi dan sinkronisasi. Pada tahap pertama, pihaknya mengkompilasi peta-peta tematik yang telah dibuat oleh 19 K/L pada 2016 yang meliputi kawasan Kalimantan.

"Kami kompilasi dan verifikasi untuk memastikan kualitasnya baik. Selanjutnya, kami mengintegrasikan peta-peta tematik tersebut ke dalam peta dasar. Tahapan berikutnya akan dilaksanakan sinkronisasi antar IGT untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan isu-isu strategis terkait status perijinan dan kawasan serta tata ruang. Sinkronisasi dilaksanakan terutama untuk melihat apakah ada tumpang tindih di lokasi," terangnya.