Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp1,35 triliun untuk melaksanakan sistem pembayaran rupiah per kilometer bagi operator angkutan umum yang beroperasi di Jakarta. Dana sebesar itu akan disalurkan ke operator-operator angkutan umum yang bersedia untuk beroperasi di bawah manajemen PT. Transportasi Jakarta melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO).

"Kami siapkan Rp1,35 triliun untuk PSO," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/03).

PSO merupakan mekanisme pemberian subsidi yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk membuat tarif angkutan umum terjangkau. Pemberiannya termasuk ke dalam dana penyertaan modal pemerintah (PMP) yang diberikan kepada PT Transportasi Jakarta.

"PSO itu subsidi dari pemerintah. Kan enggak mungkin sekarang naik bus bayar Rp3.500 bisa naik di mana saja turun di mana saja, nah kekurangan itu dibayar oleh pemerintah," kata Ahok.

Ahok berharap dengan diterapkannya sistem ini secara penuh maka masyarakat mau beralih sepenuhnya ke moda transportasi umum. Nantinya tidak akan ada lagi bus yang ngetem karena menunggu penumpang untuk memenuhi setoran ke pengusaha. Sistem ini sendiri penerapannya mulai dilakukan tahun 2015 ini dan direncanakan untuk bisa diterapkan penuh pada tahun 2016.