Pemerintah saat ini tengah merancang perbaikan dan perampingan struktur birokrasi kepegawaian. Dalam upaya perbaikan itu, ditargetkan dalam 10 tahun ke depan, jabatan eselon 3 dan 4 pegawai negeri sipil (PNS) dapat dihilangkan.

Rencana itu mengemuka dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/05).

“Karena itulah maka merampingkan organisasi itu suatu kebutuhan, katakanlah kita bikin program 10 tahun, nanti 10 tahun itu pada ujungnya nanti eselon 3 dan 4 akan hilang," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dengan penghapusan jabatan eselon 3 dan 4 ini akan terjadi perampingan pegawai di semua instansi. Dengan perampingan, kinerja akan lebih efektif dan berimbas pada naiknya kesejahteraan PNS.

Wapres mengatakan, reformasi birokrasi artinya membentuk birokrasi agar menjadi efektif dan memiliki kualitas. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan merubah prosedur pemerintahan di daerah.

“Jangan birokrasi itu terkotak-kotaa daerah-daerah dan sebagainya. Sehingga siapa saja dibirokrasi itu bisa bertugas di mana pun di indonesia ini. Karena itu kita ubah supaya itu untuk tingkat tertentu, seperti dulu," jelasnya.

Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan juga akan diterapkan khususnya pada e-government dengan meningkatkan kualitas pegawai. Target awalnya, pada 8 tahun ke depan pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi dengan menunggu PNS yang berjumlah ratusan ribu orang di eselon 4 yang akan pensiun.

“Maka itu pada saat mereka keluar pensiun atau apa maka yang masukannya tidak terlalu banyak, tapi butuh persiapan teknologi, butuh persiapan pelatihan, butuh waktu. mungkin 5 tahun kelar tapi perlu penyesuaian," kata JK.

Reformasi birokrasi ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari pembekalan pegawai untuk pelatihan dan sertifikasi, perbaikan sistem penggajian. "Sehingga jangan lagi seperti sekarang, ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen daripada APBD, akibatnya pembangunan tidak bisa jalan," tandas JK.