Pemerintah Indonesia didesak agar dapat bersikap tegas terhadap permintaan pemerintah Australia terkait masalah pencari suaka. Pemerintah Indonesia diminta tidak tunduk dengan kehendak Australia yang bakal merugikan Indonesia.

"Presiden tentu harus bersikap sopan sebagai tuan rumah namun tetap harus tegas dan tidak menenggang rasa ketika ada permintaan PM Australia Tony Abbott yang bersinggungan dengan Konstitusi dan Kedaulatan Indonesia," kata Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana, Kamis (26/09).

Hikmahanto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya tidak tunduk pada kehendak PM Tony Abbott yang membawa suara dan kepentingan rakyat Australia pada saat PM Tony Abbot mengunjungi Indonesia pada 30 Oktober mendatang.

"Permintaan Abbott agar Indonesia menyelesaikan masalah pencari suaka dan pengungsi. Sementara Australia sekadar menggelontorkan uang wajib ditolak," kata Himahanto.

Begitu juga bila kapal-kapal nelayan yang membawa pencari suaka dan pengungsi ditolak oleh AL Australia dan dikawal untuk masuk kembali perairan Indonesia juga wajib ditolak.

Menurut Hikmahanto, seharusnya penyelesain pencari suaka dan pengungsi seperti yang diusulkan oleh Presiden Yudhoyono yakni harus didasarkan kerja sama negara-negara terkait. Australia sebagai negara tujuan, Indonesia sebagai negara transit dan negara-negara asal pencari suaka dan pengungsi.

Selain itu, Hikmahanto juga mengingatkan Presiden SBY juga harus waspada untuk tidak melakukan barter antara masalah pencari suaka dengan kebijakan pemerintah Australia untuk memotong dana bantuan luar negeri.

"Jangan sampai Presiden terkecoh dengan iming-iming tidak dipotong dana bantuan sepanjang Indonesia mau menjadi ladang pembantaian terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang menuju Australia," kata Hikmahanto.

Hikmahanto menegaskan, sudah waktunya Indonesia merebut kedaulatannya kembali. Sebab diindikasikan saat ini sejumlah negara termasuk Australia bantuan dana (aid assitance) telah dijadikan alat untuk melakukan intervensi atas kedaulatan Indonesia.

"Para staf Presiden dan Kemlu sebaiknya menolak bila dalam pertemuan Presiden Yudhoyono dan PM Tony Abbott terdapat agenda pembicaraan soal impor atau ekspor sapi," pungkas Hikmahanto.