Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa telah diadu dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pengadaan kendaraan pejabat negara oleh Kementerian Sekretariat Negara. SBY menyebut, ada pihak yang sengaja menyeret isu tersebut ke ranah politik sehingga menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.

“Mensesneg sudah menjelaskan, tetapi saya akan gariskan apa yang harus saya lakukan selaku Presiden agar tidak menjadi polemik yang tidak perlu," ujar Presiden SBY saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Bersatu II di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/09).

SBY mengatakan, penyediaan kendaraan yang kini menjadi isu publik, sebenarnya tidak hanya ditujukan pejabat negara, tetapi juga pimpinan lembaga tinggi negara. SBY menjelaskan, pengadaan kendaraan pada setiap akhir masa pemerintahan telah menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban Kementerian Sekretariat Negara. Kebijakan serupa juga terjadi pada tahun 2004 dan 2009, melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

“Saya juga tidak ingin diadu-adu dengan Presiden terpilih Joko Widodo, karena justru niat saya adalah membantu beliau. Oleh karena itu, nanti ada keputusan, kebijakan, dan instruksi saya menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan masa transisi ini," ujar SBY.

Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah pada masa transisi. “Agenda rapat ini berkaitan dengan bidang perekonomian, terutama apa yang mesti dituntaskan 1 setengah bulan terakhir ini, baik penyederhanaan perijinan lanjutan dan implementasi dari sejumlah kebijakan dan program yang tersisa," ujar SBY.

Presiden mengatakan keputusan yang diambil dari hasil rapat ini diharapkan dapat segera diimplementasikan sehingga pada masa pemerintahan baru, permasalahan terkait tidak lagi ada. “Setelah diputuskan dalam ratas ini bisa dijalankan, nanti menko perekonomian akan jelaskan,” ujar Presiden.

Rapat yang berlangsung pukul 15.15 WIB tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menhub EE Mangindaan, Mendag M Luthfi, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hassan dan sejumlah menteri terkait.