Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap belum memberikan solusi atas polemik yang terjadi di panggung nasional, antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri beberapa hari ini. Pernyataan Jokowi dinilai tidak lebih tegas dari seorang Ketua Rukun Tetangga (RT).

Kritikan keras itu disampaikan Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayah, yang menjadi bagian Koalisi Masyarakat Sipil, menanggapi pernyataan Jokowi terkait kisruh KPK-Polri di Istana Bogor, Jakarta, Jumat (23/01) kemarin.

Anis yang merupakan pendukung Jokowi pada Pilpres lalu menilai, pernyataan Jokowi terkait kasus yang menjerat Wakil Ketua KPK tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi. "Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang Ketua Rukun Tetangga. Kita butuh seorang presiden bukan petugas partai," kata Anis.

Anis mengatakan masyarakat butuh ketegasan Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jokowi seharusnya berani memerintahkan pelaksana tugas Kapolri untuk membebaskan Bambang, bukan justru membiarkan proses kriminalisasi terus berjalan.

Anis menilai, Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas untuk berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Dengan sikap seperti itu, Jokowi sengaja membiarkan pelemahan KPK.

Anis menjelaskan Jokowi juga sengaja membiarkan perseteruan antara KPK dan Polri yang tidak berkesudahan. Pemberantasan korupsi akan terhambat karena saling sandera. "Jokowi, benar-benar mengecewakan seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.