Insiden tarian Cakalele oleh simpatisan gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) ketika berlangsung peringatan Harganas yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon, Jumat pekan lalu, membuat banyak pihak kembali tersentak akan gerakan separatisme di Indonesia.

Kejadian itu membuktikan gerakan separatime tersebut masih ada, dan pemerintah belum mampu memberantas sampai ke akar-akarnya. "Pemerintah selalu gagal menyentuh akar persoalan dari banyak masalah separatisme di Indonesia, seperti OPM ataupun RMS yang mencuat ke permukaan," kata Bonni Hargens, pengamat politik dari Universitas Indonesia.

Menurut Bonni, separatisme selalu muncul karena masalah dasar yaitu kesenjangan distribusi kesejahteraan. Pembangunan ke seluruh daerah belum terealisasi dengan adil. "Otonomi daerah hanya menjadi wacana saja dan yang terjadi adalah distribusi kewenangan, bukan distribusi kesejahteraan," ujarnya.

Bonni juga mengkritik cara pemerintah menangani separatisme yang lebih banyak menggunakan pendekatan militerisme dengan kekuatan senjata. "Padahal yang harus disentuh adalah pada masalah distribusi pembangunan yang harus merata. Oleh karena itu, pendekatan sipil lah yang harus digunakan," ucapnya.

Ditempat terpisah, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan perlunya kerja keras dan kepedulian semua pihak untuk mengatasi separatisme. "Asalkan ada kerja keras dan kepedulian seluruh warga Indonesia mulai dari Papua, Ambon dan dimana pun mereka berada, maka gerakan separatis tidak akan muncul," katanya, usai memberikan kuliah di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Selasa (3/7).

Juwono menilai insiden Harganas tersebut terjadi semata-mata masalah keadilan sosial ekonomi. Menurut Juwono, RMS bukan gerakan ideologis. Mereka hanya ingin mempertanyakan soal keadilan. “Mereka ingin diperhatikan pemerintah," kata Juwono.

Ia mencontohkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang selama hampir 30 tahun melakukan gerakan bersenjata. Semata-mata hanya ingin meminta pemerintah lebih memperhatikan keadilan sosial ekonomi bagi mereka. "Bahwa mereka angkat senjata, itu karena tidak diperhatikan oleh Jakarta," ujarnya.

Karena itu, tambah Juwono, untuk meredam aksi separatisme perlu usaha keras menghadirkan keadilan di lapangan, seperti membangun ketersediaan pangan, hunian yang layak bagi manusia, dan ketersediaan listrik.

Dengan begitu, orang-orang yang selama ini terpinggirkan tidak perlu lagi terlibat dalam kegiatan yang menggugat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Mereka harus dimanusiakan dan ikut dalam arus ke-Indonesiaan," tuturnya.