Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan ditolaknya sebagian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR hanya memangkas anggaran PMN untuk BUMN yang bukan prioritas.

"Memang konsentrasi yang saya sampaikan, konsentrasi berada pada BUMN infrastruktur," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (12/02).

Beberapa BUMN infrastruktur yang dimaksud di antaranya PT Pelindo, PT Angkasa Pura, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Menurut Jokowi, dirinya selalu mengikuti perkembangan pembahasan mengenai PMN ini di DPR, melalui menteri-menterinya.

Sebelumnya, telah diberitakan Komisi VI DPR RI hanya akhirnya menyetujui pemberian PMN kepada BUMN sebesar Rp37,27 triliun. Padahal, pemerintah telah mengusulkan PNM sebesar Rp48,01 triliun.

DPR hanya menyepakati pemberian PMN kepada 27 BUMN dari 35 BUMN yang diusulkan. Adapun 3 perusahaan yang ditolak usulan PMN-nya, yaitu PT Djakarta Lloyd dengan usulan PMN sebesar Rp350 miliar, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan usulan sebesar Rp280 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk dengan usulan sebesar Rp5,6 triliun.