Realestat Indonesia (REI) berharap pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk menstimulus pembangunan perumahan, dengan menambah subsidi rumah bagi golongan berpendapatan Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan dan juga Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan. REI beralasan bahwa golongan tersebut perlu dibantu untuk mengurangi backlog rumah pemerintah sebesar 13,5 juta unit.

Ketua REI Eddy Hussy mengatakan bahwa usulan tersebut bisa digunakan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) layaknya pembiayaan rumah murah yang kini sedang digalakkan pemerintah. Namun mengingat peruntukkannya adalah untuk masyarakat bergaji menengah, maka ia mengusulkan adanya perbedaan bunga FLPP.

"Jika FLPP rumah murah memiliki bunga 5 persen, kami harap ada paket kebijakan kedua di mana masyarakat berpenghasilan menengah bisa menikmati FLPP namun dengan bunga 7 hingga 8 persen," ujar Eddy kepada pers di Jakarta, akhir pekan.

Eddy mengatakan, masyarakat berpenghasilan menengah ini nantinya diarahkan untuk membeli Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Selain itu, harga rumah yang bisa dibeli masyarakat golongan ini berkisar di angka Rp110 juta hingga Rp350 juta per unitnya.

"Selain itu, pengembang juga berharap adanya stimulus lain yaitu pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penurunan Pajak Penghasilan (PPh). Sebetulnya bisa saja PPN dimasukkan sebagai unsur kredit, sehingga nanti pelanggan bisa membayar uang muka (down payment) yang lebih sedikit," ujar dia.

Eddy berkeyakinan, jika program dilakukan pemerintah, akan mampu mengurangi backlog, karena kebutuhan rumah bagi golongan masyarakat menengah lebih banyak dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tak heran masyarakat berpenghasilan menengah ini juga banyak yang tinggal di pinggiran. Dengan adanya usulan paket FLPP kedua ini, kami harap pemerintah serius untuk menggarap kebutuhan perumahan," katanya.