Beredarnya rumor bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera melakukan perombakan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpinnya menimbulkan komentar dari banyak pihak.

Ketua DPR Agung Laksono, misalnya. Walau menegaskan pihaknya tidak akan melakukan intervensi terhadap Presiden, Agung berharap jika reshuffle dilakukan sebaiknya perombakan kali ini adalah perombakan terakhir di pemerintahan SBY/JK.

"Keputusan merombak kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Saya tegaskan tidak akan melakukan intervensi kepada Presiden," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin.

Agung mengatakan jika Presiden melakukan perombakan kabinet, sebaiknya dipertimbangkan betul berbagai hal agar tujuan atau sasaran perombakan kabinet itu tercapai, terutama mampu meningkatkan kinerja dan pemerintaha yang stabil.

Menurut Agung, jika Presiden melakukan perombakan kabinet, hal itu dilakukan dengan tiga pertimbangan, yaitu mengganti menteri yang kinerjanya tidak menggembirakan karena adanya alasan kesehatan. Pergantian juga disebabkan karena kinerja menteri-menteri itu karena faktor kemampuan.

Perombakan kabinet juga dilakukan demi menjaga kestabilan dukungan politik dari partai-partai pendukungnya.

Tetapi apapun alasannya, kata Agung, jika perombakan dilakukan, maka hal itu merupakan perombakan kabinet yang terakhir di pemerintahan saat ini. Jika kabinet sering berganti, justru bisa menimbulkan ketidakstabilan.

Sementara itu, pengamat politik Sukardi Rinakit, menilai jika reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden tidak radikal, tak ada gunanya dan sulit membangkitkan optimisme publik. "Kalau hanya sedikit menteri yang diganti, pemerintah akan sulit membangkitkan optimisme publik," katanya.

Direktur Eksekutif Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) ini mengemukakan reshuffle itu penting untuk membangkitkan optiisme publik. Selain itu juga, menurutnya, reshuffle menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menerobos peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan.

"Meskipun peluang itu sempit, harus ada terobosan. Tapi, saya ingatkan lagi, kalau `reshuffle` itu tidak radikal, maka tidak ada gunanya," katanya.

Tegasnya, kata Sukardi, kalau pergantian menteri tidak signifikan sesuai kebutuhan, aspirasi serta tuntutan publik, pemerintah akan sulit menggairahkan optimisme banyak pihak.

"Selain itu, harus dipertimbangkan pula, bahwa para menteri yang umumnya memang berasal dari partai politik, juga tidak akan bekerja habis-habisan demi mendukung presiden," katanya.

Menurut Sukardi, bulan Maret tahun depan, mereka (para menteri dari parpol itu) sudah tidak bisa bekerja optimal. "Karena terjadinya pemanasan menjelang pemilu 2009. Partai-partai mulai melakukan seleksi dan pendaftaran calon anggota parlemen," tambah Sukardi Rinakit.

Sementara itu Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Yuddy Chrisnandy mengemukakan, kalau memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau melakukan reshuffle kabinet maka sebaiknya jangan melewati 20 April 2007.

"Karena tanggal itu merupakan {mid term} (pertengahan masa pemerintahan). Kalau lewat dari tanggal tersebut sebaiknya tidak usah saja," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin.

Dia berpendapat perombakan kabinet melewati 20 April 2007 sudah kehilangan momentum. Karena itu, sebaiknya Presiden memperkuat program kerja departemen dan sinkronisasi kabinet.

Menurut dia, reshuffle kabinet yang mungkin akan dilakukan Presiden mengarah pada sejumlah menteri yang bermasalah, baik itu masalah hukum maupun kesehatan.