Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara mendadak memanggil utusan warga Perumtas I Sidoarjo korban lumpur Lapindo, Selasa (24/4) malam, beberapa jam setelah mereka bertemu Wapres Jusuf Kalla. Lima orang utusan warga Perumtas I Sidoarjo korban luapan lumpur Lapindo diterima Presiden di Istana Merdeka Jakarta pukul 20.30 WIB.

Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Dirut BTN Kodradi. Sedangkan lima orang utusan warga Perumtas itu adalah, Sumitro, Abadi Trisanto, Pujiono, Tonas, dan Haji Abdul Fatah.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Susilo mengharapkan proses penyelesaian ganti rugi bagi warga Perumtas I Sidoarjo korban lumpur Lapindo berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan sesuai dengan yang disepakati antara wakil warga Perumtas itu dengan pemerintah yang diwakili Wapres.

"Saya menginstruksikan kepada semua pihak termasuk Gubernur, Bupati dan Lapindo, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sungguh-sungguh menjalankan tugasnya yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah ini," kata Presiden SBY dalam dialog dengan lima orang wakil warga Perumtas I tersebut.

Dalam dialog yang berlangsung sekitar 20 menit itu Presiden juga mengharapkan agar kesepakatan yang telah ditandatangani itu berjalan dengan baik sehingga penyelesaian ganti rugi berjalan secara lebih tepat, adil dan sesuai sasaran. Selain itu Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya keras untuk memadamkan semburan lumpur.

"Saya ingin ada pengertian yang sama setelah terjadinya dialog ini dan tidak dipengaruhi pihak-pihak lain, untuk mencari jalan keluar. Kita berikhtiar selain menyelesaikan ganti rugi terhadap warga, pemerintah juga berupaya untuk memadamkan semburan lumpur dan menerima kerjasama dari pihak manapun dan dari dunia internasional," katanya.

Lima orang wakil warga Perumtas I itu sebelum acara dialog dengan Presiden yang digelar mendadak ini, telah bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Wapres dan menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani Wapres dan wakil warga.

Dalam kesepakatan itu, disebutkan Pemerintah menawarkan percepatan pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen kepada warga Perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera I (Perumtas) Sidoarjo akan dilakukan setelah satu tahun sedangkan pembayaran awal 20 persen akan diterima utuh oleh masyarakat.

Presiden juga mengatakan dirinya sudah empat kali mengunjungi wilayah luapan lumpur termasuk pengungsian di Sidoarjo tersebut dan menginstruksikan Gubernur dan Bakornas agar mengurangi serta menghindari hal-hal teknis yang bisa mengganggu penyelesaiannya, dan meminta warga Perumtas melaporkan bila ada hambatan dalam penyelesaian ganti rugi.

"Jangan segan-segan untuk menyampaikan masalah kepada siapa pun. Kalau perlu perlu telepon saya, karena ini sudah jelas kewajiban Lapindo yang penyelesaiannya dibantu pejabat Pemda," katanya.

Presiden juga meminta jika ada masalah dalam proses penyelesaian ganti rugi ini, sebaiknya dikomunikasikan secara baik dengan pejabat yang tepat di daerah seperti Gubernur, Bupati termasuk kepada Ketua BPLS atau dewan pengarah BPLS.

"Kalau disampaikan pada beliau-beliau itu mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Di Jakarta, saya juga beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi menangani masalah ini," katanya.

Sementara itu, salah satu wakil warga Perumtas, Sumitro, yang juga koordinator tim perunding, mengatakan warga Perumtas sudah banyak berdiskusi mengenai formula penyelesaian pembayaran ganti rugi, dan sepertinya kesepakatan kali ini sudah menyerap keinginan warga Perumtas I, walaupun pembayaran ganti rugi secara bertahap belum terealisasi.

"Apa yang sudah diputuskan tadi dengan Wapres, kami lihat sudah banyak yang dicapai dan betul-betul tidak merugikan korban lumpur Lapindo. Kami juga berharap agar hal-hal yang bersifat teknis tidak menjadi persoalan dalam proses penyelesaian," kata Sumitro dengan penuh harap.