Beberapa hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan 7 instruksi kepada jajaran Polri dan TNI terkait pengamanan Pilpres 2014.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat kabinet terbatas yang diikuti Menko Polhukam, Mendagri, Kepala BIN, Kapolri, dan Panglima TNI. Rapat digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (03/07).

"Ada 7 instruksi saya kepada jajaran Polri dan TNI dan saya juga berharap masyarakat luas memberikan dukungan sekaligus pengawasan terhadap apa yang dilakukan jajaran negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban Pilpres," ujar SBY.

Presiden SBY meminta jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi saat ini. Tidak under estimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang akan terjadi. "Bahwa situasinya aman terkendali kita syukuri, tapi kalau ada gangguan tiba-tiba maka negara siap dan Polri dibantu siap mengatasi keamanan dalam negeri kita," ujar SBY.

SBY mengatakan, sebelum tanggal 9 Juli 2014, hingga beberapa hari setelah itu atau hingga situasi benar-benar dinyatakan aman maka jajaran Polri dan jajaran TNI siap dan siaga. Operasi dan kegiatan keamanan yang dilakukan Polri dan TNI terus dilakukan. "Saya tidak mendengar alasan ketidaksiapan, ketidaksiagaan, terhadap apa pun yang terjadi," tegas SBY.

Presideng berharap, di samping penyelenggara pemilu, jajaran kepolisian dibantu TNI untuk mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum berkaitan dengan Pilpres ini. Misalnya aksi-aksi kekerasan, perusakan pembakaran yang mungkin bisa terjadi dari siapa pun yang dilakukan oleh pihak mana pun. "Kita harus adil, harus netral tapi tidak memberikan toleransi terhadap perilaku seperti itu," tegas Presiden.

SBY meminta Polri membantu penyelenggara Pemilu jika ada pelanggaran terhadap aturan pemilu, apalagi kejahatan seperti politik uang, intimidasi atau paksaan uang terhadap penduduk yang mestinya merdeka menggunakan hak pilihnya. "Tidak boleh dibiarkan, aturan sudah jelas tinggal dijalankan tidak pandang bulu. Dengan negara tidak melakukan pembiaran maka kita bisa mencegah masyarakat tidak main hakim sendiri," ujar SBY.

Presiden SBY juga meminta Polri dibantu TNI untuk melakukan koordinasi dengan jajaran KPU, jajaran Bawaslu pusat dan daerah, jajaran pemerintah dan daerah, pers dan media massa yang juga akan menyiarkan semua kegiatan pemilihan presiden tahun 2014 ini. Koordinasi sangat penting agar apa pun yang dilakukan oleh kita semua tidak merugikan masyarakat luas.

Presiden menginstruksikan Menko Polhukam untuk memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polri bersama jajaran TNI.

"Saya Presiden RI akan memantau terhadap proses pemungutan suara dan hari-hari setelah itu. Dan apabila negara perlu melakukan tindakan bagi keamanan Tanah Air, saya akan memberikan instruksi saya," tandas SBY.