Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan rapat konsultasi jilid dua. Jika sebelum pertemuan dilakukan di Istana Negara, kali ini Presiden yang berkunjung ke DPR. Rapat konsultasi yang berlangsung secara tertutup itu dimulai Selasa (3/7) malam pukul 19.30 WIB dan baru berakhit Rabu (4/7) dinihari.

Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla dan beberapa menteri dan pejabat penting seperti Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Menlu Hassan Wirajuda, Menkum dan HAM Andi Mattalatta, Menhan Juwono Sudarsono, Menteri Perdagangan Marie E Pangestu, Seskab Sudi Silalahi, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto, Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah Alwi Shihab, dua Jubir Presiden, Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal.

Sementara itu, pihak DPR hadir Ketua DPR Agung Laksono didampingi wakil-wakil Ketua DPR, para Ketua Fraksi serta para Pimpinan Komisi di DPR.

Kepada wartawan Presiden mengatakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR jangan dikait-kaitkan dengan proses interpelasi. Dalam pertemuan tersebut presiden menjelaskan kepada DPR tentang politik luar negeri yang dijalankan pemerintah. "Tdak perlu dikaitkan dengan proses interpelasi," kata Presiden. Pemerintah sepenuhnya menghormati proses interpelasi yang saat ini sedang bergulir di tingkat DPR.

Hal senada juga ditegaskan oleh Ketua DPR Agung Laksono. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pertemuan tersebut bukan untuk mereduksi hak interpelasi DPR. Agung menegaskan bahwa proses hak interpelasi tetap berjalan sesuai dengan hak konstitusional dewan.

[Mirip Paripurna]

Walau dilangsungkan secara tertutup, gambaran tentang jalannya rapat konsultasi itu dituturkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Fachrudin. Pertemuan itu dimulai dengan pidato Presiden yang menjelaskan tentang kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah.

"Tapi, suasana di dalam mau dibuat seperti paripurna karena ada acara pandangan fraksi-fraksi secara bergilir, setelah Presiden membawakan pidato," katanya.

Dia menjelaskan, fraksi Partai Golkar mendapat giliaran pertama menyampaikan pandangan, disusul PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PBB, dan masih berlangsung dari Fraksi PAN.

Ditambahkan Fachrudin terdapat perbedaan persepsi tentang status konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden tersebut. "Ketua DPR menanggapi pernyataan fraksi kami, menyatakan bahwa ini forum formal, sedangkan Presiden Yudhoyono berpendapat forum ini hanya informal," kata Fachrudin.

Fachrudin sendiri dengan alasan keperluan khusus telah keluar terlebih dahulu sekitar pukul 21.45, sebelum pertemuan yang berlangsung Gedung Nusantara IV selesai. Selain Fachrudin, Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Ali Mochtar Ngabalin juga telah terlebih dahulu keluar.

[Beberapa Catatan]

Usai rapat konsultasi tersebut, Ketua DPR Agung Laksono menyampaikan beberapa catatan rapat hasil konsultasi dengan presiden tersebut. Dalam komentarnya, Agung melukiskan rapat tersebut sebagai pertemuan yang sangat produktif dan dalam suasana yang kritis serta konstruktif.

"Ini disebut catatan rapat, bukan kesimpulan. Dan hal-hal yang masih kurang nanti akan ditambahkan saudara Presiden," jelas Agung Laksono mengawali penjelasannya. Dalam penyampaian itu juga hadir Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan Pimpinan DPR RI disertai pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), serta pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Catatan pertama, kata Agung, Presiden setuju agar sebelum pemerintah mengambil sikap atau menerapkan suatu kebijakan terhadap sebuah persoalan yang dinilai sensitif bagi masyarakat dan berdampak luas termasuk dalam hal kebijakan luar negeri serta perjanjian internasional, terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.

"Contohnya, sikap Indonesia terhadap dukungan atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 dan perjanjian kerajasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) RI-Singapura," kata Agung Laksono.

Catatan kedua, lanjutnya, Presiden menyatakan sama sekali tidak ada pembicaraan dan apalagi tekanan dari Presiden AS George W Bush terkait sikap Indonesia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut.

Ketiga, Presiden Yudhoyono menjelaskan secara spesifik kebijakan politik luar negeri dan keterkaitannya dengan kepentingan nasional di berbagai bidang.

Keempat, Presiden baru akan bersikap apakah akan hadir atau tidak, dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk menjawab interpelasi setelah pimpinan legislatif menyampaikan hasil rapat Bamus dalam waktu terdekat ini, dan memutuskan kapan digelarnya acara paripurna itu.

[Jadi Tradisi]

Sementara itu, Presiden mengatakan dari rapat konsultasi tersebut Pemerintah dan DPR sepakat untuk membangun suatu forum komunikasi dan konsultasi yang lebih intensif di masa datang, terutama menyangkut isu-isu sensitif, fundamental dan bersentuhan dengan aspirasi rakyat mengenai kerjasama internasional dan hubungan luar negeri.

"Ke depan, kita bersepakat untuk membangun forum komunikasi dan konsultasi serupa khususnya menyangkut isu-isu sensitif, fundamental dan harus menampung berbagai aspirasi rakyat terkait kerjasama internasional dan hubungan luar negeri, " ujarnya.

Menurut Presiden Yudhoyono, dengan adanya komunikasi maka diharapkan pada saat keputusan itu dijalankan atau diambil sebagai bagian dari diplomasi, semua pihak telah memiliki persepsi sama dan telah mendiskusikan berbagai aspek yang penting untuk negara sehingga dapat dipastikan bahwa pilihan atau keputusan yang menyangkut kebijakan luar negeri itu tepat.

Presiden berpendapat rapat konsultasi yang berlangsung enam jam lebih itu berjalan secara produktif dan dalam suasana yang kritis serta konstruktif. "Pemerintah mendengar banyak sekali pikiran dan pandangan, kritik, juga rekomendasi dari pimpinan dewan yang sepenuhnya pantas untuk disampaikan kepada pemerintah," katanya.

Lebih jauh, Presiden Yudhoyono menilai bahwa rapat konsultasi seperti ini dapat dijadikan suatu tradisi dapat dilakukan secara rutin antara pemerintah dan DPR. "Sebenarnya konsultasi seperti ini diwaktu yang lalu juga kita lakukan, tapi dengan perkembangan situasi yang sering berjalan dengan cepat, kompleks dan makin luas maka pertemuan-pertemuan serupa akan ditingkatkan frekuensinya," tegasnya.

Menurut Presiden, rapat konsultasi juga dapat dilakukan dalam berbagai bidang pembahasan tidak semata-mata berkisar mengenai kebijakan politik luar negeri.

"Tidak hanya menyangkut politik luar negeri tapi juga bidang-bidang lain yang justru barangkali menjadi kepedulian dan perhatian kita semua, khususnya menyangkut kepentingan dan hajat hidup masyarakat di dalam negeri," katanya.