Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para kepala daerah segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Namun, Jokowi memberi catatan agar APBD dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk pembangunan infrastruktur.

Pesan itu disampaikannya saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/05).

Jokowi menyebut, pada Desember 2015, uang anggaran daerah yang masih berada di bank, utamanya BPD berjumlah sekitar Rp 90 triliun lebih. Tetapi, pada akhir bulan yang lalu uang yang ada di bank daerah mencapai Rp220 triliun.

“Ini perlu saya ingatkan agar segera dibelanjakan, segera direalisasikan, ini uang yang sangat besar sekali," kata Jokowi.

Dikatakan Presiden, pemerintah pusat sudah berusaha untuk mentransfer uang ke daerah sebesar mungkin. Namun Jokowi justru kecewa karena penyerapan anggaran di daerah sangat lemah. “Kita carinya pontang-panting tiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten dan provinsi, tetapi di sana hanya disimpan tidak digunakan," jelasnya.

“April sudah saya perintahkan ke Menteri Keuangan, daerah-daerah yang menyimpan uang besar sudah diubah ke surat utang, tidak bisa gunakan uang itu karena peringatan tahun lalu sudah saya berikan," tegas Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, akan mengumumkan daerah mana saja yang gemar menyimpan anggaran. Namun, tentu saja hal itu akan dilakukan bila daerah tersebut sudah berulang kali diingatkan tetapi tetap tak ada perubahan.

“Uang Rp 220 triliun kalau digunakan itu besar sekali, triwulan pertama di kementerian dan lembaga kita hanya keluar Rp230 triliun. Saya peringatkan ke gubernur karena yang gede itu di provinsi bukan di kabupaten/kota, tidak perlu saya bacakan sekarang, ribut nanti. Mana yang nyimpen paling banyak jadi ribut nanti," tuturnya.

Jokowi memberi catatan agar APBD dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk pembangunan infrastruktur. “Belanja yang produktif, bukan belanja barang yang tidak produktif, bukan pada pembangunan gedung yang tidak produktif, bukan belanja perjalanan dinas dan belanja kerja, bukan untuk mobil dinas, bukan membeli meubeler. Saya pernah dibisiki Pak Wapres justru belinya meubel impor, ini kesalahan yang harus dikurangi dan hilangkan," kata Jokowi.

Ia menekankan, APBD seharusnya bisa dibelanjakan untuk membangun infrastruktur di daerah. Apalagi pembangunan infrastruktur akan sangat berguna bagi perekonomian daerah.

“Segera belanjakan, belanja modal yang produktif yang memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Apalagi daerah-daerah yang komoditinya baru turun justru triggernya di APBD kabupaten dan kota," jelas Jokowi.