Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memberikan komitmen serius terhadap daya upaya mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu bentuk keseriusan tersebut adalah alokasi anggaran penanggulanan kemiskinan pada kementrian dan lembaga dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2007 sebesar Rp25,41 triliun.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dalam sambutannya yang dibacakan oleh Deputri Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan Soemarwoto pada sebuah diskusi di Hotel Bumikarsa, Jakarta, Selasa (26/6). "Bentuk keseriusan itu adalah dalam alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada kementerian dan lembaga (KL) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2007 sebesar Rp25,41 triliun atau 11,05 persen dari total pagu indikatif KL," demikian sambutan Hatta yang dibacakan Soemarwoto.

Dalam paparannya, Hatta menjelaskan bahwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,41 triliun tersebut, Pemerintah bertekad untuk mengurangi penduduk miskin sampai menjadi 14,4 persen pada akhir 2007. Sementara dalam kaitannya dengan lapangan kerja, pada tahun 2007 Pemerintah bertekad untuk menekan angka pengangguran terbuka menjadi 10,4 persen dari angkatan kerja. Selain itu meningkatkan investasi pembentukan modal tetap bruto 11,5 persen dan pertumbuhan industri nonmigas sebesar 8,1 persen serta meningkatkan penerimaan devisa negara dari pariwisata sebesar 15 persen.

"Pemerintah juga telah menyiapkan sebanyak 3,5 juta lapangan kerja baru dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKN) dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun kedepan," demikian Hatta dalam kata sambutannya.

Selain itu, menurut Hatta, Bank Indonesia juga akan menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar Rp87,2 triliun dimana sebanyak Rp10,96 triliun diantaranya digunakan untuk kredit investasi. Penanggulangan kemiskinan juga dilakukan Pemerintah dengan membentuk kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2005 yang bertugas untuk melakukan langkah-langkah konkrit mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Hatta juga memberikan penekanan terhadap mekanisme komunikasi interaktif dua arah antara Pemerintah dan kalangan miskin yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik sehingga upaya mengatasi kemiskinan dapat menjadi lebih efektif.

"Rekomendasi (komunikasi) ini cukup penting karena kurang efektifnya sejumlah solusi masalah kemiskinan di masa lalu adalah sehubungan belum berfungsinya dengan efektif sebuah mekanisme komunikasi interaktif," demikian Hatta.