Pemerintah tengah membahas kemungkinan untuk membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), guna mengintegrasikan tugas 3 matra TNI, darat, laut dan udara, terutama dalam menjaga pertahanan secara berkelanjutan. Pembentukan Kogabwilhan adalah bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yosgiantoro usai Sidang Kabinet Terbatas bidang Polhukam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor Presiden, Jakarta, Rabu sore (15/05).

“Pertemuan kali ini baru dalam tahap awal, berupa pemaparan dari Panglima TNI, Kemenhan yang antara lain menyangkut perkembangan pembangunan kekuatan TNI khususnya, yaitu yang meliputi masalah alutsista, masalah prasarana dan sarana, masalah SDM dan masalah kelembagaan,” kata Purnomo.

Wacana pembentukan Kogabwilhan muncul sejak 2008 lalu, saat pelaksanaan Latihan Gabungan TNI pada 2008. Niat itu menguat dalam pelaksanaan Latgab TNI 2013 di Puslatpur Marinir Baluran Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur, 3 Mei lalu.

Dalam rencana itu, Indonesia akan dibagi sejumlah komando gabungan wilayah pertahanan. Dengan demikian, Panglima tidak lagi mencakup seluruh Indonesia, tetapi dibagi antara wilayah Barat dan Timur.

Dalam tahap awal, akan dibentuk Kogabwilhan Wilayah Barat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Kogabwilhan akan dipimpin perwira TNI berbintang tiga,” tandas Purnomo.