Pemerintah kembali berembuk untuk mengkaji beberapa skenario penurunan harga gas sebagai bahan baku pasokan industri. Rapat kali ini memfokuskan pada pembahasan struktur cost recovery, untuk jangka pendek dan jangka menengah.

“Kita benahi sektor hulunya terlebih dulu, termasuk cost recovery. Kita perlu tahu apa yang kita punya dan rencanakan, apa yang bisa kita lakukan di jangka pendek dan menengah. Itu yang relevan untuk saat ini,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Harga Gas untuk Industri, di Jakarta, Selasa (04/10).

Rapat ini dihadiri antara lain Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kelapa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait.

Harga gas ditentukan oleh biaya pembelian gas di hulu yaitu Capital Expenditure(Capex) dan Operational Expenditure (Opex). “Dalam jangka pendek, kita analisa struktur harga di hulu. Setelah urusan hulu, baru kita bicara soal margin trader, toll fee, dan sebagainya,“ ujar Darmin.

Sementara untuk selanjutnya perlu dilihat sektor hilir, meliputi biaya transportasi gas (toll fee) dan margin/keuntungan bagi perusahaan niaga gas (margin trader). Setidaknya, hal-hal tersebut yang dirundingkan dalam rapat ini.

Sementara Menperin Airlangga menjelaskan, Kemenperin membutuhkan quick solution untuk membangkitkan kembali industri di 2017-2019. Dengan harga gas di atas US$6, petrokimia tidak bisa dibangun. “Realitas-realitas ini yang harus kita hadapi di tengah-tengah kewajiban membangun kembali industri. Tidak ada jalan lain selain mengurangi harga gas,” tegasnya.

Sementara Luhut menyinggung mengenai perencanaan distribusi gas. “Kita juga perlu lihat, ternyata planning mengenai distribusi gas kita belum menyeluruh. Itu harus dibenahi,” tuturnya.