Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi investor untuk masuk ke sektor minyak dan gas bumi. Selain situasi situasi politik sudah membaik, harga minyak yang tinggi saat ini juga dapat meningkatkan eksplorasi dan produksi. Untuk mendorong minat investor asing masuk ke sektor tersebut di Indonesia, pemerintah berjanji untuk memperbaiki iklim investasi dan tatanan perilaku bisnis di sektor Migas.

Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika berpidato pada Konferensi dan Pameran Industri Migas ke-31, di Jakarta, Senin (14/5).

Presiden menjelaskan, pemerintah sedang giat-giatnya melakukan reformasi kebijakan energi yang ujung-ujungnya dapat mendorong perekonomian. "Undang-Undang Pertambangan sedang dalam tahap penyelesaian di DPR sebagai upaya pemerintah menciptakan iklim yang kondusif," kata Presiden yang berpidato dalam bahasa Inggris.

Kepada para pengusaha yang hadir, Presiden menjelaskan, kondisi iklim investasi juga akan lebih bagus jika ada perbaikan regulasi sehingga tidak menimbulkan konflik dalam mengembangkan industri Migas. "Pemerintah terus berupaya menekan penyelundupan minyak. Saat ini angkanya sudah semakin menurun," katanya.

Pemerintah terus melakukan sosialisasi penggunaan energi secara hemat termasuk tetap menjalankan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tepat kepada masyarakat miskin.

Karena itu, Presiden mengimbau para investor dan pelaku bisnis di sektor Migas segera berinvestasi di Indonesia, mengingat situasi politik dan iklim investasi yang sudah semakin kondusif.

Saat ini, kata Presiden, daya saing Indonesia di tingkat global menurut World Economic Forum pada level 60. "Meski daya saing makin membaik saya belum puas, sebab pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa ditunjukkan dengan terciptanya lapangan kerja dan menurunnya angka kemiskinan," katanya.

Ia mengutarakan, produksi minyak nasional saat ini sekitar 1 juta barrel per hari, namun jumlah itu belum cukup tanpa adanya eksplorasi baru.Jika tidak ada eksplorasi baru, lanjutnya, akan menciptakan masalah bagi ekonomi nasional.