Perang Israel dan Palestina membuat mayoritas Muslim di Indonesia menyerukan aksi boikot produk dan perusahaan yang disinyalir terafiliasi dengan Israel. 

Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aksi boikot yang menyasar kepada perusahaan publik lokal yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh orang Indonesia.

"Di media sosial belakangan ini, sejumlah pihak aktif mengkampanyekan boikot produk keluaran perusahaan go public hanya lantaran sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh investor asing tertentu. Yang seperti ini tidak tepat,” kata Ketua Bidang Pemberdayaan Perekonomian PBNU Dr. KH. Eman Suryaman dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Dalam diskusi publik bertajuk “Bulan Palestina & Sosialisasi Fatwa MUI” yang digelar di Cirebon, Jawa Barat, Eman menilai masyarakat perlu memprioritaskan produk keluaran perusahaan publik yang dimiliki oleh warga Indonesia ketimbang produk-produk asing yang pro Israel.

Tujuannya yakni supaya ekonomi nasional bisa terus berkembang dan tak ada uang yang lari keluar.

Apalagi perusahaan publik punya banyak manfaat baik bagi perekonomian nasional maupun masyarakat secara umum dan memiliki akses lebih besar ke modal dari investor.

Dana ini dapat digunakan untuk ekspansi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Itjima Ulama MUI terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri juga sudah jelas mengatur kriteria perusahaan nasional yang produknya perlu diprioritaskan, yakni perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki asing secara mayoritas dan menggunakan tenaga kerja nasional di level manajerial puncak," kata dia.

Di sisi lain, umat muslim perlu tetap kompak dalam memboikot produk perusahaan multinasional asing yang pro Israel sebagai bentuk dukungan atas Palestina dan sekaligus protes atas kebijakan luar negeri negara-negara Barat yang mendukung Israel.

"Boikot produk pro Israel yang marak di berbagai negara dalam setahun lebih terakhir, termasuk Indonesia, perlu diteruskan agar memberi efek jera pada Israel dan negara-negara pendukungnya," pungkasnya. []